DPR Bakal Kawal Distribusi Alat Pelindung Diri Bagi Tenaga Medis

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan pihaknya siap mengawal distribusi alat pelindung diri dan alat kesehatan bagi para tenaga medis yang menangani pasien virus corona. Laporan Senin, (30/3), pemerintah telah mendistribusikan 191.666 set APD ke seluruh provinsi dan RS yang membutuhkan.

"DPR siap bantu pemerintah kalau memang ada kendala teknis di lapangan. DPR sangat terbuka sehingga bisa diketahui di mana kendalanya," kata Dave dalam keterangannya, Selasa (31/1).

Dave juga meminta proses distribusi APD dan alat-alat kesehatan dilakukan secara adil dan transparan. Sebab, menurutnya, masih banyak ditemukan keluhan dari tenaga medis karena keterbatasan APD. Padahal, APD sangat penting bagi mereka dari paparan virus corona.

"Kita kan lumayan banyak dapat bantuan dari negara sahabat, jumlahnya juga cukup besar sampai ratusan ton, ditambah produksi dalam negeri plus bantuan dari perusahaan-perusahaan swasta yang ikut membantu. Tapi masih banyak keluhan mengenai yang berkaitan dengan kelangkaan APD. Saya kira ini harus adil dan transparan sistem distribusinya," ujar dia.

Politikus Partai Golkar menegaskan, pemerintah perlu segera mendistribusikan APD secara cepat sesuai panduan Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) ke seluruh fasilitas kesehatan, terutama yang menangani corona hingga ke daerah-daerah.

"Pemenuhan hak-hak dokter, perawat, bidan apoteker atau pekerja kesehatan lainnya harus ditanggapi dengan serius karena kita tengah mempertaruhkan hak-hak kehidupan masyarakat," jelasnya.

Distribusi Ratusan Ribu APD

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona atau Covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan, pemerintah telah mendistribusikan berbagai alat kesehatan atau Alat Pelindung Diri (APD) ke berbagai daerah. Pendistribusian ini guna mengatasi Virus Corona atau Covid-19.

"Sampai dengan hari ini pemerintah telah mengadakan APD sebanyak 191.666 set dan terdistribusi ke seluruh provinsi serta rumah sakit yang membutuhkan. Masker bedah 12.272.500 buah, sudah terdistribusi juga. Masker N95 133.640 buah juga sudah terdistribusi. Rapid test sebanyak 425.000 sudah terdistribusi," kata Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Senin (30/3).

Kendati demikian, Yurianto mengaku hingga kini pemerintah masih terus berupaya mendistribusikan APD ke berbagai pelosok.

"Oleh karena itu kita akan tetap berupaya secara maksimal memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok ini di dalam kaitan untuk penanganan kasus Covid-19," katanya.

Kritik Atas Kelangkaan APD

Sementara itu, Amnesty International bersama lima organisasi kesehatan di Indonesia mendesak pemerintah memberikan pelayanan maksimal kepada tenaga medis dalam menghadapi virus corona. Salah satu yang disoroti Amnesty yakni terkait minimnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang menangani pasien corona.

Desakan itu disampaikan dalam surat terbuka yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Selasa 24 Maret 2020. Adapun lima organisasi kesehatan tersebut adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

"Selasa lalu kami menyurati Presiden, sebab tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19 kini bertambah, begitu pula yang diisolasi," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Usman menilai, mereka masih menghadapi minimnya APD. Padahal, APD mutlak bagi kesehatan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam melawan pandemi corona ini.

"Sayangnya, hingga saat ini, distribusi APD belum adil dan merata. Distribusinya juga masih sangat lambat sehingga banyak tenaga kesehatan yang harus bergantung pada satu APD selama berjam-jam," tuturnya.

Dia pun mencontohkan situasi di Kendari. Para tenaga kesehatan mengancam melakukan mogok kerja bila mereka tidak dilengkapi alat perlindungan diri yang sesuai dan memadai.

"Sekarang pengurus organisasi kesehatan tingkat nasional menyatakan protes terbuka untuk mogok kerja sementara bila alat-alat pelindung dasar tidak tersedia. Tentu itu adalah ekspresi yang sah karena menyangkut keselamatan nyawa mereka," ucap Usman.