DPR Desak BPK Usut Pengurangan Takaran MinyaKita: Berapa Literan Bikin Rakyat Dibohongi Lagi dan Lagi?

DPR meminta pemerintah untuk menghitung kerugian negara dalam kasus pengurangan takaran minyak goreng Minyakita 1 liter

Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati meminta pemerintah untuk menghitung kerugian negara dalam kasus pengurangan takaran minyak goreng Minyakita 1 liter. Penghitungan tersebut dianggap mendesak karena berkaitan erat dengan proses hukum yang harus dijalani sejumlah produsen nakal.

Terlebih, kata Sadarestuwati, seluruh proses perencanaan hingga distribusi Minyakita ke pasar rakyat menggunakan uang subsidi yang bersumber dari pajak rakyat.

“Mari kita awasi bersama dan isu ini tidak boleh gampang luntur karena menyangkut hak rakyat, hak konsumen atas pembelian produk. Kami bertanya kepada Kementan, Kemendag dan Polri yang terlibat langsung dalam proses itu, ada berapa botol Minyakita yang dicurangi?," kata Sadarestuwati di Jakarta, Selasa (11/3).

"Berapa jumlah literan yang membuat rakyat dibohongi lagi dan lagi? Jelaskan itu dulu. Ini seperti sunatan massal minyak goreng. Prihatin sekali rasanya,” sambungnya.

Menurut Srikandi dari PDI Perjuangan itu, rakyat berhak tahu atas gagalnya proses produksi yang jujur, adil dan transparan dari Minyakita di beberapa produsen nakal itu. Terlebih, minyak goreng tersebut adalah program subsidi pemerintah.

“Bahaya sekali ini takaran minyak subsidi buat rakyat kecil dicurangi, Presiden Prabowo perlu memberi arahan khusus kepada para pembantunya. Soalnya, ini berujung petaka buat rakyat. Sudah pakai duit subsidi, takarannya dicurangi, harga ecerannya naik tinggi. Betul-betul celaka tigabelas ini bagi rakyat,” ujarnya.

Hitung Kerugian Negara

Menurut dia, usai menghitung berapa jumlah botol dan literan yang dicurangi, instrumen pengawasan dan penegakan hukum seperti Inspektorat Kementerian, BPK dan Polri segera lakukan langkah taktis penghitungan kerugian negara.

“Jangan main-main. Apalagi main mata dan main saweran. Itu duit subsidi, asalnya dari duit pajak, itu duit rakyat,” tegasnya.

Dia menyebut temuan Minyakita ini menjadi ironi tiada akhir atas penderitaan rakyat. Sebab, belum surut isu blending dan oplosan BBM Pertamina, Bulog yang lambat membeli gabah petani, dan lambatnya pemerintah menahan laju harga pangan, kini diterpa lagi Sunatan Takaran Minyakita.

“Sungguh ironis negara kita ini, membuat kebijakan yang seolah-olah berpihak kepada rakyat, tapi ujungnya justru membuat rakyat semakin susah dan menderita. Maka kasus-kasus di atas harus segera ditangani dan dituntaskan secara serius tanpa pandang bulu," sebutnya.

"Sudah waktunya pemerintah kita bekerja dengan jujur dan benar, karena itu yang bisa menyelamatkan Rakyat, Bangsa, dan Negara,” pungkasnya.