Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Duduk Perkara Dugaan Manipulasi Data Kependudukan Warga Manokwari

Duduk Perkara Dugaan Manipulasi Data Kependudukan Warga Manokwari Kasus dugaan manipulasi data kependudukan warga Manokwari. ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Seorang warga Kabupaten Manokwari, Papua Barat bernama Askino Geissler Sada terancam kehilangan hak suara pada pemilihan umum 2024 mendatang, setelah istrinya yang saat ini dalam proses cerai diduga memanipulasi data kependudukan.

Tidak hanya itu, Askino Geissler Sada saat ini sedang mengalami kesulitan mengurus segala sesuatu yang membutuhkan data dirinya. Ia pun mendatangi Polres Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (5/4), untuk menanyakan perkembangan kasus yang dilaporkannya tahun 2021 silam.

Askino Geissler Sada melaporkan istrinya berinisial MN di Polres Kupang dengan nomorLP/B/65/III/2021/NTT/Polres Kupang. Istrinya diduga telah memanipulasi data kependudukan, sehingga dia terancam tidak terdata sebagai daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024 mendatang.

Orang lain juga bertanya?

Usai bertemu Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto, Askino Geissler Sada yang ditemani kuasa hukumnya mengaku mengalami kesulitan ketika mengurus sesuatu, karena harus menunjukkan KTP-nya yang saat ini sudah tidak berlaku di Manokwari.

"Akibat kasus yang masih menggantung ini, saya kesulitan dalam mengurus sesuatu yang membutuhkan KTP. Tanpa KTP dan domisili, saya sangat susah untuk mengurus segala sesuatu," ujar Askino Geissler Sada.

Kuasa Hukum Askino Geissler Sada, Hery Kurniawan menjelaskan, dugaan manipulasi data kependudukan ini diketahui saat proses sidang cerai yang diajukan MN istri kliennya di Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang.

"Klien saya ini berdomisili di Manokwari. KTP dan KK asli dipegang klien saya di Manokwari. Saya sebagai kuasa hukumnya kaget, tiba-tiba ada gugatan di Kupang dan sidang di Kupang," ujarnya.

Menurut Hery Kurniawan, setelah ditelusuri dokumen dan surat dakwaan baru ditemukan adanya perubahan data tanpa sepengetahuan dari suaminya. MN yang merupakan istri kliennya menyuruh orang mengurus surat kehilangan di polisi.

Setelah itu MN pergi ke Disdukcapil Kabupaten Kupang dan diterbitkan KK baru tanpa sepengetahuan suaminya.

"Dia buat seolah-olah KK hilang kemudian meminta tolong orang untuk diterbitkan lagi. Kita menuntut keadilan karena data klien kami seperti KK dan KTP sudah tidak bisa dipergunakan, atau tidak berlaku di Manokwari," jelas Hery Kurniawan, Kamis (6/4).

"Dia mau mengurus sesuatu yang wajib menggunakan data kependudukan tidak bisa. Apalagi kan mau Pemilu, korban ini terancam tidak bisa gunakan hak pilihannya sebagai warga negara Indonesia," tambahnya.

Ironisnya, berkas perkara para tersangka telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Oelamasi sejak satu bulan lalu, namun sampai saat ini belum juga berlanjut ke pengadilan. Korban pun hanya bisa pasrah, karena urusan adminisrasi terhambat akibat kasus ini.

Polres Kupang Tetapkan Enam Tersangka

Terkait kasus manipulasi data kependudukan tersebut, Polres Kupang telah menetapkan enam orang tersangka. Dua orang di Disdukcapil Manokwari dan tiga orang lainnya di Kupang.

Kapolres Kupang FX Irwan Arianto mengatakan, enam tersangka tersebut terdiri dari IP dan YI di Dukcapil Manokwari, serta JK dan AB di Dukcapil Kabupaten Kupang. Sedangkan YW merupakan calo dan MN adalah istri dari korban.

"Korban melaporkan karena harga diri, yang mana mantan istrinya membawa anak mereka ke Kupang tanpa pengetahuan korban. Motifnya mau jadikan korban sebagai ATM," ungkap Irwan Arianto, Rabu (7/4).

Dia mengatakan, pihaknya intens dalam membongkar kasus dugaan manipulasi data ini, karena bisa berdampak pada hak-hak korban sebagai warga negara tidak diakui, juga berdampak pada validitas data pemilih saat pemilu nanti jika tidak segera diusut.

Pihaknya telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini yaitu, istri korban dan seorang calo, juga empat pegawai Dukcapil Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Kupang. Salah satu tersangkanya adalah Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Manokwari.

"Terkait oknum pegawai Dukcapil ini, berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 1 Maret lalu, sehingga masih menunggu untuk dilimpahkan ke Pengadilan oleh Kejaksaan," tutup Irwan Arianto.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ancaman Jeratan Pidana Imbas Pencatutan Data NIK untuk Dukung Dharma Pongrekun
Ancaman Jeratan Pidana Imbas Pencatutan Data NIK untuk Dukung Dharma Pongrekun

banyak masyarakat yang mengaku data mereka dicatut, padahal sama sekali tidak tahu atau kenal apalagi menyatakan dukungan kepada Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Baca Selengkapnya
KTP Dicatut Dukung Calon Independen di Pilkada Jakarta, Bawaslu Wanti-Wanti Warga Segera Lapor
KTP Dicatut Dukung Calon Independen di Pilkada Jakarta, Bawaslu Wanti-Wanti Warga Segera Lapor

Kabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.

Baca Selengkapnya
Sistem KPU Masih Cek Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilih Pemilu 2024
Sistem KPU Masih Cek Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilih Pemilu 2024

KPU melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) terkait kebocoran data pemilih tersebut.

Baca Selengkapnya
Tak Terima NIK Dicatut untuk Dukung Dharma Pongrekun di Pilgub Jakarta, Warga di Jakpus Lapor ke Polisi
Tak Terima NIK Dicatut untuk Dukung Dharma Pongrekun di Pilgub Jakarta, Warga di Jakpus Lapor ke Polisi

Samson telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan telah teregister dengan nomor LP/B/4830/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
NIK KTP Anggota DPRD dari PDIP juga Dicatut Jadi Pendukung Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta
NIK KTP Anggota DPRD dari PDIP juga Dicatut Jadi Pendukung Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta

PDIP akan membuat kanal pengaduan untuk temuan pencatutanĀ KTP warga Jakarta.

Baca Selengkapnya
Gerindra Minta Pemungutan Suara Ulang Pileg Dapil Maluku Utara, Ini Alasannya
Gerindra Minta Pemungutan Suara Ulang Pileg Dapil Maluku Utara, Ini Alasannya

Ada pelanggaran terkait adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara.

Baca Selengkapnya
Polisi Minta Warga Melapor Jika NIK KTP Dicatut Dukung Calon Independen Pilgub Jakarta Dharma Pongrekun
Polisi Minta Warga Melapor Jika NIK KTP Dicatut Dukung Calon Independen Pilgub Jakarta Dharma Pongrekun

Polda Metro Jaya menyarankan kepada pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan pencatutan untuk membuat laporan polisi.

Baca Selengkapnya
Heboh KTP Anak Anies Baswedan Dicatut Dukung Calon Independen Pilgub Jakarta, Ketahui Cara Cek NIK Berikut Ini
Heboh KTP Anak Anies Baswedan Dicatut Dukung Calon Independen Pilgub Jakarta, Ketahui Cara Cek NIK Berikut Ini

NIK KTP dua putra Anies Baswedan setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu membagikan informasi tersebut lewat akun X @aniesbaswedan.

Baca Selengkapnya
Dharma Pongrekun Klarifikasi Usai KTP Warga Dicatut Buat Dukungan Pilkada Jakarta
Dharma Pongrekun Klarifikasi Usai KTP Warga Dicatut Buat Dukungan Pilkada Jakarta

Dharma menegaskan, semua syarat yang dikumpulkan untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan dipastikan didapat dari para relawan secara sukarela.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Sebut Pemilu 2024 Diawali dengan Penyelundupan Hukum
Masinton PDIP Sebut Pemilu 2024 Diawali dengan Penyelundupan Hukum

Masinton Pasaribu mengatakan, Pemilu 2024 sudah diwarnai dengan penyelundupan hukum.

Baca Selengkapnya
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Nilai Pemilu 2024 Sudah Cacat, Singgung Kasus Paman dan Keponakan
Masinton PDIP Nilai Pemilu 2024 Sudah Cacat, Singgung Kasus Paman dan Keponakan

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai Pemilu 2024 tidak akan berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya