Follow
Dugaan Korupsi DPRD Garut, Bupati Minta BPK Cek Proyek Penunjukan Langsung
Merdeka.com - Kejaksaan Negeri Garut menyelidiki dua kasus dugaan korupsi di lingkungan DPRD Garut. Dua kasus tersebut adalah dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Garut dan Biaya Operasional (BOP) DPRD Garut.
Bupati Garut, Rudy Gunawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan uji petik pada sejumlah proyek pembangunan yang prosesnya berupa penunjukan langsung. Disinyalir, ada permainan yang dilakukan DPRD pada proses penunjukan langsung untuk pelaksanaan proyek yang berasal dari program pokir.
"Saya minta BPK untuk uji petik dan memeriksa yang penunjukan langsung. Selama ini kan hanya yang lelang-lelang saja yang diperiksanya," kata Rudy, Selasa (9/7).
-
Kenapa TPN Ganjar-Mahfud minta pendukung rekam bukti kecurangan? 'Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada. kita ini gampang mengatakan pelanggaran itu ada, tapi selalu abai dalam mendokumentasi pelanggaran ini,' tutur Todung di Media Center Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa saja tugas PPPK di Sumut? Tugas dan Fungsi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tugas dan fungsi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan posisi yang diemban.
-
Bagaimana TPN Ganjar-Mahfud mau gunakan bukti kecurangan? 'Nah saya enggak mau kita nanti kalau ke MK, ya walaupun saya setuju dengan Bu Mega kita bisa menang satu putaran, kalau at the end kita mesti ke MK, sengketa ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita butuh bukti-bukti. Nah kalau teman-teman di daerah tidak mampu menyediakan bukti-bukti, tidak mampu membuat kita punya bukti-bukti yang cukup lengkap, jangan berharap kita bisa meyakinkan MK untuk mengabulkan permohonan kita,' Todung menandaskan.
-
Kenapa KPK OTT Bupati Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
Program pokir sudah diatur dalam undang undang 23 tahun 2014. Perencanaan dan pembahasannya antara DPRD dengan Bupati. Dia meyakini, proses perencanaan dan penganggaran sudah sesuai dengan mekanisme. Namun dalam pelaksanaannya diduga bermasalah karena dugaan adanya cawe-cawe dari DPRD.
"Sudah ada mekanisme yang mengatur untuk pelaksanaan suatu program. Dalam Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) itu kan sudah diajukan. Misal mereka (dewan) ajukan Rp1,2 triliun. Paling dikasih 20 persennya. Soalnya mereka punya jatah saat laksanakan reses," jelasnya.
Bupati menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan Kejari Garut dalam kasus dugaan korupsi di program pokir. Rudy memersilakan aparat penegak hukum jika hendak melakukan pemeriksaan. Termasuk jika menyelami penyusunan anggaran yang juga ada campur tangan DPRD. Selama ini pembahasan anggaran dilakukan oleh Banggar (badan anggaran). Namun menjadi persoalan ketika anggota DPRD meminta pemborongnya atau pihak yang mengerjakan proyek ditentukan mereka.
"Kemungkinan adanya perkeliruan dalam pelaksanaan program bisa saja terjadi, apalagi di lapangan banyak pekerjaan yang malah dikerjakan pihak ketiga di luar pemborong yang mendapatkan proyek. Makanya harus diperiksa yang pekerjaan penunjukan langsung itu karena tidak terawasi," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pejabat itu mengungkap wajib setor ke Bupati Garut Rp2,5 juta per bulan
Baca Selengkapnya
Rudy mengungkapkan bahwa kejadian tersebut tidak lepas dari ulah oknum, bukan karena PNM yang kecolongan.
Baca Selengkapnya
Temuan ini berangkat dari laporan adanya pengerjaan yang asal asalan.
Baca Selengkapnya
Erick selaku Bupati Labuhanbatu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab Labuhanbatu
Baca Selengkapnya
Nama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebut, total tim penindakan mengamankan 10 orang termasuk bupati dan anggota DPRD Labuhanbatu.
Baca Selengkapnya
Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Baca Selengkapnya
Total uang disita KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi mantan Bupati Langkat sudah Rp58 miliar.
Baca Selengkapnya
Selain Sahbirin, ada enam orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Tak main-main, saat melakukan pengecekan pembangunan jalan, ia nampak dikawal dengan para anggota polisi Brimob.
Baca Selengkapnya
Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
Baca Selengkapnya
Lalu Gita ditanya pemberian izin terhadap salah satu perusahaan dalam mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Baca Selengkapnya