Ganjar Gandeng KPK Ingatkan Kepala Daerah se-Jateng Tidak Korupsi
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng agar tidak melakukan berbagai tindak pidana korupsi.
Arahan tersebut dilakukan pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintregasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja di Semarang, Kamis (11/11).
Ganjar Pranowo mengaku sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi.
-
Apa tugas Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara? Nawawi mengaku tugas yang diamanahkan Jokowi kepada dirinya sangat berat.
-
Kenapa DPR mengapresiasi rencana KPK? Inisiatif KPK bagus sekali, sangat layak diapresiasi. Karena memang, beberapa tahun belakangan ini, agenda pemberantasan korupsi kita sedang gencar-gencarnya. Dan bukan hanya KPK, tapi juga dilakukan oleh seluruh institusi penegak hukum lainnya.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, PPK bertugas untuk melakukan penerimaan daftar pemilih, melakukan rekapitulasi penghitungan suara, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu, dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu kepada masyarakat di kecamatan.
-
Siapa yang berharap Polri cermat? “Ya tapi pasti ada juga aduan yang bersifat politis. Misal pihak A merasa pihak B kebablasan atau hal-hal lainnya. Nah polisi harus cermat dalam menangani yang seperti itu,“ tutup Sahroni.
-
Siapa yang bertugas untuk memimpin kegiatan PPK? Tugas dan wewenang ketua PPK juga diatur dalam pasal 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2022: Memimpin kegiatan PPK.
-
Bagaimana Ganjar Pranowo ingin memberantas KKN? “Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,“ jelas dia.
Kehadiran Ketua KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.
"Jadi kemarin saya ditelepon Pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi, maka saya ajak semua bupati/wali kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama untuk kembali mengingatkan mereka agar tidak korupsi," ujarnya.
Menurut Ganjar, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jawa Tengah, bahkan Jateng sudah memiliki grup WhatsApp dengan para pimpinan KPK untuk keperluan konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Meski begitu, menurutnya masih banyak kegelisahan dari para kepala daerah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum.
"Banyak kegelisahan kawan-kawan muncul, apalagi saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya kami ini salahnya di mana? maka kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan," ujar Ganjar.
Ganjar mengungkapkan, KPK sudah memaparkan area-area yang rawan praktik korupsi seperti jual beli jabatan, kolusi, pungutan liar, perizinan dan lainnya.
Melalui Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintregasi, para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng diharapkan bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga untuk terjebak dalam pusaran korupsi.
"Semua harus mencegah itu, mudah-mudahan kawan-kawan semua jadi paham dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap," ucap dia menegaskan.
Dalam kesempatan itu, Firli memberikan arahan terkait titik-titik potensi korupsi dan juga memberikan cara pencegahan yang bisa dilakukan kepala daerah agar tidak terjerumus dalam berbagai praktik tindak pidana korupsi. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.
Baca SelengkapnyaKPK juga sempat mengumpulkan ponsel para pegawai yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan dan administrasi.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi.
Baca SelengkapnyaTerdapat tiga kasus korupsi yang tengah ditangani KPK, diduga melibatkan empat orang tersebut.
Baca SelengkapnyaT.essa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi mana saja yang digeledah.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaPenggeledahan itu setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
Baca Selengkapnya