Gibran Maju Pilkada Solo, Ngabalin Minta Tak Ada Istilah Dinasti Politik

Merdeka.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka langsung injak gas usai resmi menjadi kader PDIP dan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). Gibran mendaftarkan diri ke kantor DPD PDIP Jawa Tengah, sebagai bakal calon wali kota Solo pada Pilkada 2020.

Langkah Gibran terjun ke dunia politik, terutama mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, menuai pro kontra. Ada yang menyinggung soal politik dinasti.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin berharap tak ada kata-kata atau yang menganggap langkah Gibran ini sebagai bentuk dinasti politik yang tengah dibangun Jokowi. Menurut Ngabalin, istilah dinasti politik dianggap tak ada lagi di era saat ini.

"Kalau kita setuju dengan demokrasi maka tidak perlu lagi menggunakan kata dinasti, jangan lagi membawa istilah aji mumpung itu ke sana," kata Ngabalin saat acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/12).

Ngabalin menambahkan, tak ada salahnya Gibran maju dalam Pilkada. Sebab, tak ada yang bisa larangan Gibran maju sebagai kepala daerah karena statusnya sebagai anak seorang presiden.

"Bagaimana kamu menggugat Gibran kalau Tuhan mentakdirkan dia anak Jokowi?" tegas Ngabalin.

Ngabalin mengaku telah menanyakan hal ini ke Jokowi. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu enggan menanggapi pertanyaan dirinya.

"Saya juga pernah nanya langsung. Pak Jokowi bilang 'Sono tanya sendiri ke Gibran'. Karena ketika mengawali pemikiran itu Gibran tidak pernah minta ke Jokowi," tegas Ali.

Lebih lanjut Ngabalin menyampaikan, Jokowi sempat geram jika ada yang mengganggu keluarganya hanya untuk kepentingan politik dan pribadi. Apalagi untuk urusan proyek.

"Saya yakin urusan Joko Widodo dengan dunia sudah selesai. Jokowi marah ketika ada yang memanfaatkan jabatan untuk sebuah proyek," ucap Ali.

Politik Dinasti

Lembaga Survei Median menyatakan majunya putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dinilai masyarakat sebagai bentuk politik dinasti.

"Jadi sebanyak 41,6 persen itu menyebutkan ada politik dinasti," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Sedangkan sisanya yakni 55,5 persen menyatakan majunya Gibran di Pilkada Solo bukanlah politik dinasti. Rico menyatakan, hal itu akan menjadi bumerang untuk Gibran bila persentase politik dinasti lebih tinggi.

"Kalau sekiranya dinasti politik membesar itu bahkan menemukan momentumnya itu akan mengancam elektabilitas Gibran," ucapnya.

Namun, kata dia, hal tersebut akan berubah bila Gibran dapat meyakinkan masyarakat Solo terkait rencana kepemimpinannya.

"Itu bisa dikembangkan timses Gibran mungkin saja Achmad Purnomo bisa dikalahkan dalam waktu sembilan bulan," jelas Rico.

Jokowi Membantah

Presiden Jokowi membantah tengah membangun dinasti politik pasca Gibran dan Bobby maju dalam Pilkada 2020. Jokowi menegaskan tak ikut campur terkait langkah politik keduanya.

"Siapapun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih gimana. Ini kompetisi bukan penujukan. Beda. Tolong dibedakan," kata Jokowi di Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/11).

Jokowi mempersilakan Gibran maupun Bobby akan mengikuti sebuah kompetisi yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut semua keputusan ada di tangan rakyat dalam menggunakan suaranya.

"Itu kan sebuah kompetisi. Kompetisi itu bisa menang bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih," jelasnya.

Jokowi tak mau berkomentar banyak terkait Gibran yang sudah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo ke DPD PDIP Jateng. Menurut dia, hal itu sudah menjadi keputusan sang anak.

"Kan sudah saya sampaikan bolak-balik. Bahwa itu sudah menjadi keputusan. Tanyakan langsung ke anaknya," ucap dia.