Gubernur Banten akan Lapor Presiden Soal Pendudukan Ruang Kerja Oleh Massa Buruh

Merdeka.com - Gubernur Banten Wahidin Halim akan melaporkan peristiwa pendudukan ruang kerja Gubernur Banten, oleh massa buruh yang berdemonstrasi Rabu (22/12) kemarin. Hal itu, agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada fasilitas dan simbol negara.

"Saya menyerahkan kepada pihak - pihak berwenang dan saya sudah membuat konsep. Perlu saya laporkan perkembangan ini kepada Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, departemen dan lembaga terkait, Kapolri misalnya," kata Gubernur Banten, Wahidin Halim di rumahnya kawasan Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kamis (23/12).

Dia menegaskan peristiwa pendudukan fasilitas negara oleh massa aksi buruh, Rabu kemarin, dapat menimbulkan ketakutan kepada kepala daerah, terutama dalam menetapkan persoalan upah pekerja.

"Karena jadi preseden, semua Gubernur pada takut, Wali kota, Bupati kalau mengambil keputusan. Bahkan undang - undang memberikan kewenangan ke pemerintah daerah, tapi kita diikuti peraturan - peraturan, kita kan terikat pada aturan," ucapnya.

Menurut dia, keputusan dalam penetapan UMP bagi pekerja di Provinsi Banten, seharusnya mendapat pengawalan dari pihak-pihak terkait. Sehingga kejadian pendudukan ruang kerja Gubernur Banten, oleh massa kemarin tidak sampai terjadi.

"Itu dia harus di-back up. Dan saya tidak menyebut siapa yang harus mem-back up. Saya kira itu saja statemen saya," tegas dia.

Menurut Wahidin, pendudukan kantor Gubernur Banten, oleh massa buruh kemarin, bukanlah kejadian biasa. Dia menyebut, pendudukan kantor pemerintah oleh pendemo adalah bentuk ancaman.

"Kalau buat saya peristiwa ini bukan biasa, ini ancaman. Ancaman terhadap rasa aman yang harusnya dijamin. Saya pikir ini 10 tahun jadi wali kota (Tangerang) 5 tahun Gubernur, baru kali ini demo buruh masuk ke ruangan, naikin kaki di meja, foto -foto. ini bukan ke saya pada simbol negara. arogansi kan," terang dia.