Gubernur BI tak pantas bilang Jokowi cari popularitas turunkan BBM

Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardoyo dinilai sudah melampaui batas ketika mengkritik Presiden Joko Widodo sebagai cari popularitas dengan rencana menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Ini sudah di luar batas. Bahkan tidak pantas ada komentar seperti itu dari Gubernur BI. Berbicara seperti itu bukan porsi gubernur BI tapi porsi politisi. Politikusnya pun juga politikus oposisi, kalau pernyataannya seperti omongan Agus Marto itu," ujar anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun, Sabtu (3/10).

Bagi Misbakhun, komentar Agus Martowardoyo seperti itu menunjukkan sang gubernur BI kehilangan sisi etis dan kehilangan subtansi kebijakan. Karena kebijakan apapun soal kenaikan harga BBM dari presiden itu merupakan kewenangan penuh presiden yang secara politik adalah pemimpin negara.

"Presiden itu memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum. Dan Presiden berwenang membuat kebijakan. Pada titik itu, Gubernur BI harus belajar etika dan tata krama bernegara," tegas Politikus Golkar itu.

Dia menyerukan agar Agus Marto mengingat prinsip, bahwa Presiden harus dijaga martabatnya di depan publik, dan tidak boleh direndahkan oleh lembaga dan instansi lain. Termasuk oleh Gubernur Bank Indonesia. "Sementara Bank Indonesia selalu menolak intervensi dalam mengambil kebijakan dengan berlindung pada independensi Bank Indonesia," sindirnya.

"Risiko politik menyerang kebijakan presiden secara terbuka harus diterima oleh Agus Martowardoyo. Harus ada sanksi politik kepada dia karena menyerang kebijakan presiden secara terbuka dan head to head," tegas dia

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) pekan depan. Tetapi rencana tersebut tidak disambut baik oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Agus mengatakan, pemerintah seharusnya memperbaiki terlebih dahulu soal evaluasi harga BBM. Sebab Kementerian Energi Sumber Daya Mineral akan melakukan evaluasi harga BBM setiap tiga bulan sebagai langkah reformasi energi.

"Kalau misalkan ada penyesuaian harga BBM yang kami recomend adalah basis perhitungannya harus transparan. Karena ini bagian dari pendidikan kepada masyarakat tetapi juga kredibilitas," tegasnya di Kantornya, Jumat (2/10).

Sistem yang transparan akan membuat publik mengetahui bahwa penyesuaian harga masih konsisten dalam reformasi di energi. Jangan sampai perhitungan evaluasi harga BBM belum jelas, pemerintah secara sepihak melakukan penurunan harga.

"Maksud saya jangan untuk popularitas. Tetapi harus betul-betul untuk accountability dan juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya," ungkapnya.

Agus menambahkan, Indonesia yang merupakan bagian dari perekonomian global selalu mendapatkan sorotan dari seluruh negara lain. Untuk itu pemerintah harus konsisten dengan pernyataan yang dibuat. Jika tidak maka kepercayaan yang selama ini dibangun bisa runtuh.

"Jadi kalau mau direview setiap enam bulan kita harus lakukan dengan displin setiap enam bulan direview dan kalau perlu turun, turun. Kalau perlu naik, ya naik. Tetapi yang penting konsistensi," tegasnya.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY ini mengungkapkan, akan mendukung secara penuh pemerintag menurunkan harga BBM. Asalkan hitung-hitungan untuk penetapan harga sudah transparan dan menunjukan kondisi Indonesia saat ini.

"Tetapi jangan diturunkan pada saat hitung-hitungannya masih belum menunjukkan waktu yg tepat untuk menurunkan nanti yang terjadi hanya sedikit penurunan tetapi kita kehilangan kepercayaan, kehilangan kredibilitas jadi itu yang saya titip," tutupnya. (mdk/eko)