Gubernur NTB tolak wacana revisi UU KPK karena banyak mudaratnya
Merdeka.com - Dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Graha Bahakti Paraja (GBP), Kantor Gubernur, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengajak seluruh jajarannya untuk menciptakan satu sistem yang baik. Selain memperkuat instrumen struktural, juga pengembangan aspek spiritualitas untuk menjadi orang yang baik.
Dalam acara tersebut, Gubernur Zainul Majdi menyatakan ketidaksetujuannya soal wacana merevisi UU KPK yang sedang panas di Ibu Kota. Hal itu dia sampaikan di hadapan wakil ketua KPK Basaria Panjaitan.
"Saya sebagai salah Seorang warga negara yang punya hak untuk itu, maka saya menyampaikan ketidaksetujuan saya terhadap rencana itu," tegas Gubernur, Selasa (9/5).
-
Kenapa Bupati Kutim mengajak masyarakat untuk perangi korupsi? Dalam sambutannya Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, pihaknya tidak berhenti menginformasikan kepada masyarakat, penyelenggara negara, hingga kepada pelaku dunia pendidikan dengan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi anti korupsi, family di Keluarga Berintegritas, jalan santai sekaligus sosialisasi anti korupsi yang ditujukkan kepada generasi muda Kutim. “Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,“ katanya.
-
Bagaimana cara Bupati Kutim mengajak masyarakat untuk anti korupsi? Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Wabup Kasmidi Bulang sebelumnya mengikuti Senam Sahabat Pemberani terlebih dahulu yang dipimpin oleh Panitia Kompak (Penyuluh Anti Korupsi) wilayah Kaltim dilanjutkan dengan pelepasan bendera start oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Setelah itu dilakukan penandatanganan komitmen bersama Anti Korupsi oleh Bupati Kutim, Wabup dan semua jajaran Forkopimda.
-
Siapa ketua umum PKB? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat Ketua Umum PKB.
-
Apa pesan Kemendagri untuk Pj. Ketua TP PKK? Tri berharap program kegiatan PKK dapat tetap dilanjutkan meskipun Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021-2024 akan segera berakhir pada bulan Oktober.
-
Bagaimana Ganjar Pranowo ingin memberantas KKN? “Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,“ jelas dia.
-
Kenapa Kemendagri fokus pada kinerja PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing. Ini mengingat potensi besar PKK dalam mendukung berbagai program pemerintah.
Menurut Gubernur, revisi UU KPK lebih banyak potensi mudaratnya dibanding potensi kemanfaatan. "Tetapi bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi banyak warga masyarakat ada potensi potensi kemudaratan yang mungkin terwujud apabila revisi itu terus dilaksanakan," terangnya.
"Suara saya dan suara kita semua ini juga mudah-mudahan didengar oleh DPR RI," harap Gubernur.
Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi gelar Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terint ©2017 Merdeka.comOleh karena itu, dia berharap kepada seluruh jajarannya untuk menyerap dan mengaplikasikan semua hal yang telah dan nanti akan kita dengar dari pimpinan KPK.
"Mari kita serap dan kita implementasikan sebaik-baiknya di dalam tata penyelenggaraan pemerintahan daerah di Nusa Tenggara Barat. Banyak pilarnya, banyak pendukungnya, banyak instrumennya, semuanya sama penting. Bagi Pemerintah Daerah, kehadiran KPK di daerah akan memberi dorongan yang sangat kuat untuk terus memperkuat komitmen dan pelaksanaan dari rencana aksi daerah untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," ujarnya.
Menurut Gubernur yang akrab disapa TGB ini, pendekatan struktural dan kultural dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting. Untuk itu selain pemberdayaan kelompok perempuan, kelompok Pemuda juga yang sangat penting adalah para pelajar dan anak-anak kita.
Dia pun berharap ke depan kita di Nusa Tenggara Barat bisa menciptakan lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki wawasan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih baik dibanding daerah-daerah lain. Tidak ada jalannya kecuali sekreatif mungkin dan seinovatif mungkin membuat modul-modul, membuat pola-pola pendekatan kepada pelajar dan siswa- siswi kita bagaimana mereka lebih paham mengerti dan membentengi diri mereka dari segala macam perilaku koruptif.
Dengan pelibatan dan membangun kebersamaan dengan seluruh komponen masyarakat, Gubernur berharap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kondisi secara umum di Nusa Tenggara Barat ini bisa lebih baik.
Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi gelar Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terint ©2017 Merdeka.com"Korupsi bisa dicegah dan kalaupun ada tindak pidana korupsi itu bisa diberantas dengan baik oleh para penegak hukum kita," tegasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penggeledahan itu setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
Baca SelengkapnyaDengan banyaknya sorotan publik terhadap kasus KONI Mataram ini, pihaknya perlu untuk melakukan pemantauan.
Baca SelengkapnyaPadahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK mengungkap korupsi dalam pengadaan bantuan Presiden untuk warga terdampak pandemi.
Baca SelengkapnyaPBNU menyebut sumber proses politik PKB harus dikembalikan sesuai kekuatan para ulama. Di mana ketua umum tidak boleh menjadi sumber kekuatan tunggal.
Baca SelengkapnyaPada permen LHK 7/2014 dibuat untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdata lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Baca SelengkapnyaAgus mengungkapkan, saat ini prajurit TNI dibutuhkan di berbagai aspek
Baca SelengkapnyaAnggota dipersilakan menggunakan hak pilih secara individu, bukan mengatasnamakan PKBB. Jika ketahuan memakai embel-embel PKBB akan dikenakan sanksi.
Baca SelengkapnyaAbdul Gani Kasuba sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka kasus kepengurusan tambang nikel di Maluku Utara.
Baca Selengkapnya