Gubernur Rusdy Mastura Bertemu Mahfud Md: Bahas Hak Korban Peristiwa 1965 di Sulteng
Mahfud berharap kepada gubernur menyerahkan data-data Korban Para Pihak Peristiwa 1965 untuk diverifikasi oleh Tim Menko Polhukam.
Mahfud MD sudah merespons terkait laporan tersebut.
Gubernur Rusdy Mastura Bertemu Mahfud Md: Bahas Hak Korban Peristiwa 1965 di Sulteng
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menerima Gubernur Sulteng Rusdy Mastura di Kantor Menko Polhukam RI, Selasa (22/8). Mahfud mengatakan Gubernur Rusdy menyampaikan terkait peristiwa 1965 di Sulteng.
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Siapa yang bertanya soal ketegasan Mahfud? Guru sekolah inklusi tersebut bertanya kepada Mahfud apakah akan mempertahankan idealisme dan ketegasannya dalam memimpin saat menjabat wapres.
-
Kenapa Mahfud MD mundur? 'Oh enggak, itu hak mungkin katakanlah kalau itu terjadi, Pak Mahfud kan senior saya, beliau orang baik mungkin beliau merasa kalau ini terjadi tapi saya belum yakin ya mungkin agar lebih fokus melakukan kampanye, supaya total,' ucap Bahlil.
-
Siapa yang dipuji oleh Mahfud MD? Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD berkesempatan menjadi pembicara dalam acara Forum Group Discussion Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Senin 2 September kemarin.Dalam kesempatan tersebut, Mahfud membeberkan sejarah para pemimpin Indonesia terdahulu, sejak dari zaman Orde Baru. Ketika Orde Baru selesai, BJ Habibie yang menggantikan Soeharto memiliki etika untuk tidak melanjutkan pemerintahannya sampai 5 tahun.Habibie hanya menjadi presiden Indonesia selama 1 tahun karena hanya mengisi kekosongan pemimpin sampai Indonesia melaksanakan pemilu.
Mahfud mengucapkan terima kasih atas kunjungan Gubernur Rusdy. Agar layanan pemulihan dapat segera terlaksana, Menko berharap kepada gubernur menyerahkan data-data Korban Para Pihak Peristiwa 1965 untuk diverifikasi oleh Tim Menko Polhukam.
"Insya Allah giat Muktamar Al Khairaat saya akan berkunjung ke Palu," kata Mahfud.
Gubernur Rusdy menyatakan, penanganan kasus ini sudah dilakukan melalui mekanisme non judicial sejak 2013, saat menjabat sebagai Wali Kota Kota melalui Peraturan Walikota Palu Nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah.
Walaupun di dalam peraturan tersebut belum menyebutkan secara eksplisit bantuan sosial atau program pemenuhan tersebut ditujukan Kepala korban pelanggaran HAM masa lalu, penyebutan tersebut tidak dapat dilakukan di dalam perwali dikarenakan tidak ada cantolan hukumnya.
Dengan hadirnya Inpres nomor 2 Tahun 2023 demikian pula agenda pencegahanya, usaha atau agenda pemenuhannya melalui peraturan didaerah sudah dapat dilakukan secara bersamaan dengan agenda pemenuhan hak korban secara Nasional. Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penandatangan MoU dengan Komnas HAM 2021 tentang Pemenuhan Hak Korban melalui mekanisme non judicial namun masih terbatas pada pendataan dan bantuan sosial bagi korban," ujarnya, Selasa (22/8/2023).Berdasarkan data yang tercatat di Komnas HAM sejumlah 240 Korban pelanggaran HAM Tragedi 65, namun masih perlu untuk di verifikasi.
Sementara data dari Kodim 1306 untuk Kota Palu sebanyak 1.172 korban, sementara Donggala dan Parigi Moutong masih dalam identifikasi.