Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hamdan Zoelva sindir DPR yang tetap uji Komjen Budi Gunawan

Hamdan Zoelva sindir DPR yang tetap uji Komjen Budi Gunawan Hamdan Zoelva. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mempertanyakan langkah fit and proper test calon Kapolri yang tetap dijalankan Komisi III DPR untuk Budi Gunawan. Dia menilai integritas Budi sebagai pejabat sudah meragukan.

"Kalau saya, apa lagi yang mau di-fit and proper test," ujar Hamdan di gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1) usai menghadiri pengucapan sumpah Ketua MK Arief Hidayat dan Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Hamdan menegaskan, posisi pejabat negara butuh legitimasi dari publik. Dengan ditetapkannya Budi sebagai tersangka oleh KPK, maka sudah seharusnya fit and proper test tersebut tidak dilaksanakan.

Orang lain juga bertanya?

"Legitimasi publik itu menjadi sangat penting dalam jabatan-jabatan penting seperti Kapolri," ungkap dia.

Hamdan menilai, sudah selayaknya presiden menarik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dia meminta agar baik presiden maupun DPR untuk menyerahkan proses selanjutnya kepada KPK.

"Lalu kalau sudah jelas-jelas ketika seseorang dalam keadaan tersangka, ada posisi yang benar-benar sangat mempengaruhi integritas. Apapun faktor politik yang melatarbelakangi, tapi faktanya seperti itu," ungkap dia. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Baca Selengkapnya
Kubu AMIN Nilai Jokowi Tinggalkan Warisan Tidak Baik Usai Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres
Kubu AMIN Nilai Jokowi Tinggalkan Warisan Tidak Baik Usai Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres

Hamdan mengatakan masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir tahun ini seharusnya diakhiri dengan sebaik-baiknya.

Baca Selengkapnya
Pimpin Langsung Uji Kelayakan Calon Kepala BIN, Puan: Herindra Dinyatakan Penuhi Syarat
Pimpin Langsung Uji Kelayakan Calon Kepala BIN, Puan: Herindra Dinyatakan Penuhi Syarat

Puan mengatakan, tim pertimbangan DPR RI sepakat Herindra telah memenuhi syarat sebagai calon Kepala BIN.

Baca Selengkapnya
PDIP Tanggapi Isu Kepala BIN Diganti: Kalau Ada Pergantian Minimal Setara dengan Budi Gunawan
PDIP Tanggapi Isu Kepala BIN Diganti: Kalau Ada Pergantian Minimal Setara dengan Budi Gunawan

PDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).

Baca Selengkapnya
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik

Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak di Pemilu
Pro Kontra Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak di Pemilu

Jokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Tuding Ada Skenario Besar di Balik Pemilihan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU DKJ
Timnas AMIN Tuding Ada Skenario Besar di Balik Pemilihan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU DKJ

Pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Cerita Sandiaga Dapat Tekanan Politik Saat Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019
Cerita Sandiaga Dapat Tekanan Politik Saat Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019

Sandiaga mengaku mendapatkan intimidasi dan tekanan politik saat 2017 dan 2019.

Baca Selengkapnya
DPR Setujui Usulan Pemerintah, Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan
DPR Setujui Usulan Pemerintah, Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan

Kesepakatan ini, diambil dalam rapat paripurna ke-4 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
DPD Usulkan Amandemen UUD 1945, Mantan Ketua MK Ungkit Kerusuhan Semanggi
DPD Usulkan Amandemen UUD 1945, Mantan Ketua MK Ungkit Kerusuhan Semanggi

Mekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Puan: Biarkan Rakyat Memilih Pemimpin, Tanpa Intimidasi
Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Puan: Biarkan Rakyat Memilih Pemimpin, Tanpa Intimidasi

Puan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.

Baca Selengkapnya