Identik kawin kontrak, Pemkab Bogor ingin Puncak steril dari Imigran

Merdeka.com - Bupati Bogor Nurhayanti mengapresiasi sikap Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang segera merespons cepat usulan Pemkab Bogor, agar kawasan Puncak (Megamendung-Cisarua) tidak dijadikan sebagai tempat transit para imigran asal Timur Tengah (Timteng) yang kini jumlahnya semakin banyak.

"Pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari surat yang sempat saya layangkan ke pemerintah pusat terkait keberadaan imigran Timteng di kawasan Puncak, khususnya para pengungsi yang di negaranya masih terjadi konflik. Alhamdulillah hari ini dari Kemenkopolhukam datang menyepakati usulan Pemkab Bogor agar Puncak tidak dijadikan tempat transit," papar Nurhayanti di Kompleks Pemkab Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (12/01/2017).

Alasan Pemkab mengusulkan agar kawasan Puncak steril dari para imigran yang berstatus pengungsi dikarenakan keberadaan mereka dinilai lebih banyak menimbulkan dampak negatif, dibandingkan positifnya.

"Di pertemuan yang dihadiri pihak IOM dan UNHCR ini juga sempat membahas rencana relokasi para pencari suaka dan pengungsi keluar dari kawasan wisata Puncak. Kami ingin Puncak tidak lagi dijadikan tempat transit imigran," tegasnya.

Dia menyampaikan selama ini tak sedikit masyarakat di kawasan Puncak mengeluhkan keberadaan para imigran, khususnya para pencari suaka asal Timteng lebih banyak dampak negatif di banding positifnya. Di antaranya terjadi karena perbedaan perilaku antara imigran dengan pribumi.

Belum lagi adanya informasi nikah siri atau kawin kontrak antara pribumi dengan para imigran. Secara konstitusi, hal tersebut tidak dapat dilindungi hukum. Termasuk status anak yang dilahirkan dari pernikahan siri ini.

"Pemkab Kabupaten Bogor ingin mengembalikan kawasan Puncak itu sebagai destinasi wisata. Bukan transit Imigran," tegas birokrat senior di Kabupaten Bogor itu.

Meski demikian pihaknya belum dapat menjelaskan secara detail terkait rencana pemindahan para imigran ini di relokasi. "Termasuk lokasi mana yang akan dijadikan tempat relokasi," ujarnya.

Namun, lanjut dia, dengan pertemuan kali ini minimal ada titik terang bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan imigran di Kabupaten Bogor. "Setidaknya ada upaya konkret apa saja yang bakal dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan imigran di Puncak ini," tuturnya.

Pihaknya tak menepis serbuan imigran Timteng ke Puncak mendapat respons bahkan didukung oleh sebagian warga sekitar, merupakan realitas sosial yang harus diterima juga.

"Ada yang pro terhadap imigran barang kali mereka banyak meraup untung dalam menyewakan vila atau penginapannya. Tapi informasi yang kita tangkap justru kehadiran para imigran lebih banyak negatifnya," jelasnya.

Meski kewenangan dalam melakukan penindakan dan pengawasan sepenuhnya ada pada Kantor Imigrasi Bogor, namun pihaknya berjanji akan intensif mengumpulkan aparat pemerintah, mulai camat, lurah atau kepala desa hingga RT dan RW agar lebih meningkatkan keamanan lingkungan di setiap wilayahnya.

"Hari ini juga saya akan langsung kumpulkan para camat, lurah dan kepala desa beserta perangkatnya agar disampaikan pentingnya siskamling hingga tingkat RT RW, setidaknya aparat RT dan RW tahu ada orang baru atau pendatang apalagi WNA," tuturnya.

Sementara itu, Asisten Deputi III Bidang Penanganan Kejahatan Lintas Negara Kemenkopolhukam Chairil Anwar mengaku dari hasil pertemuan dengan jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Bogor beserta instansi terkait imigran yang menyerbu kawasan Puncak ada beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.

"Pertama kita akan lakukan pada ulang para pencari suaka dan pengungsi yang ada di kawasan Puncak. Sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah riil (sebenarnya) para imigran Timteng itu di sana," paparnya.

Namun, berdasarkan hasil kajian sementara, pihaknya membenarkan keberadaan mereka yang semakin kurang terawasi lebih banyak berdampak negatif bagi Kabupaten Bogor. "Sebab sebagaimana kita ketahui Kabupaten Bogor ini bukan tujuan bagi para pencari suaka atau pengungsi, tapi hanya sebatas untuk transit sambil menunggu proses penempatan negara penerima dari UNHCR (lembaga PBB bidang pengungsian)," tegasnya.

Alasan jumlah para imigran pencari suaka dan pengungsi di Puncak semakin banyak dikarenakan proses untuk menempatkan para imigran dikirim ke negara yang direkomendasikan UNHCR itu prosesnya cukup panjang. "Membutuhkan waktu yang panjang tidak cukup setahun atau dua tahun bahkan ada yang sampai lima tahun baru bisa ditempatkan ke negara-negara yang ditujuannya," pungkasnya.

Ia menjelaskan secara nasional jumlah imigran Timteng sebanyak 14.800 orang, sedangkan yang tinggal di Jabodetabek ada sekitar 6000 orang. "Upaya kedua yang akan dilakukan dari hasil pertemuan ini adalah sosialisasi kepada mereka agar tidak berada di kawasan Puncak karena itu adalah destinasi wisata. Kita juga akan lakukan sosialisasi kepada masyaraat sekitar agar rumah tempat tinggalnya atau vilanya tidak disewakan atau dikontrakkan kepada para imigran," jelasnya.

Kemudian yang ketiga, pihaknya akan mempertimbangkan para imigran Timteng tersebut ke negara asalnya sesuai dengan prosedur yang ada dan itu semua berproses. "Keputusan nanti apa akan dipulangkan secara sukarela atau dilakukan deportasi. tentunya itu berdasarkan hasil inventarisasi mana saja yang bisa dipulangkan secara sukarela atau dideportasi" tegasnya.

Dan yang terkahir lanjut dia yakni keempat pihaknya bersama Pemkab Bogor akan mengkaji dan mempertimbangkan terkait rencana relokasi, itu semua harus berdasarkan analisis lingkungan tempat dan keamanannya. "Relokasi belum di bahas secara matang, apakah akan di Bogor atau di luar Biasa," jelasnya.

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Klas I A Bogor, terdata sebanyak 1.666 imigran asal timur tengah berada di kawasan Puncak. Sebanyak 1.009 orang di antaranya merupakan pencari suaka. Sisanya, yakni 657 orang berstatus pengungsi. "Yang paling banyak itu dari Afghanistan, ada 1.337 orang," kata Kepala Kantor Imigrasi Klas I A Bogor, Herman Lukman.

Para imigran akan kembali didata agar diketahui statusnya. Pasalnya selain direlokasi, beberapa di antaranya juga akan dideportasi. "Nanti dilihat statusnya apa sudah ditolak oleh negara tujuan. Kalau sudah ditolak, bisa dideportasi," pungkasnya. (mdk/cob)