IDI sebut kasus vaksin palsu bikin citra buruk profesi dokter
Merdeka.com - Ketua Pengurus Besar IDI Ilham Oetama Marsis menilai kasus vaksin palsu yang menjerat sejumlah tenaga medis, dianggap sebuah skenario cuci tangan pemerintah.
Kasus ini membuat citra buruk para dokter di mata masyarakat, bahwa kesalahan vaksin palsu ini sepenuhnya kesalahan para dokter yang bertugas di rumah sakit tersebut.
"Ini menimbulkan perspektif negatif terhadap profesi dokter dan fasilitas medis," kata Ilham di kantor PB IDI, Jalan Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7).
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Mengapa vaksin kanker penting bagi masyarakat? Putin menggambarkan pencapaian ini sebagai langkah penting menuju terobosan medis yang bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
Ilham meminta, pemerintah diminta tidak memperkeruh keadaan, sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran.
"Tolong pemerintah jangan memperkeruh keadaan. Setiap orang punya tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing, " pinta Ilham.
Pihaknya, menegaskan jika memang dokter tersebut bersalah maka sepenuhnya akan diserahkan ke pihak berwajib. "Kalau memang terbukti bersalah. Ya kita serahkan proses hukumnya ke pihak berwajib," tegasnya.
Ilham juga meminta kepada pihak media massa agar tidak gegabah memberitakan vaksin palsu yang seakan-akan kasus ini sepenuhnya kesalahan dokter.
"Kita minta kepada media massa agar jernih memberitakan kasus ini. Sehingga masyarakat tidak bingung dan takut. Dokter yang ditangkap ini kan masih dalam proses penyidikan, jadi statusnya masih asas praduga tak bersalah," pungkas Ilham.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dokter yang menggunakan media sosial juga diwanti-wanti untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien.
Baca SelengkapnyaMeski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.
Baca SelengkapnyaMasyarakat harus waspada dengan adanya praktik dokter gadungan.
Baca SelengkapnyaIDI Jabar memastikan praktik itu bukanlah tradisi yang seharusnya ada.
Baca SelengkapnyaDalam pemeriksaan majelis etik, dokter MY membantah telah mencabuli istri pasien.
Baca SelengkapnyaPetisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.
Baca SelengkapnyaKemenkes tidak pernah menerbitkan surat undangan Sosialisasi SE Rekrutmen Bantuan Biaya Fellowship Dokter Spesialis
Baca SelengkapnyaMengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati
Baca SelengkapnyaDia mengatakan apa yang terjadi pada Aulia Risma Lestari perlu menunggu hasil investigasi resmi pihak kepolisian.
Baca SelengkapnyaNadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus perundungan terhadap Dokter Aulia Risma Lestari.
Baca SelengkapnyaBudi menyatakan, praktik perundungan tidak hanya diakui Undip. Tapi juga dilaporkan peserta PPDS.
Baca SelengkapnyaKemenkes saat ini menerima 1000 laporan dugaan perundungan pada mahasiswa PPDS dari berbagai universitas.
Baca Selengkapnya