Indonesia Diyakini Bisa Buat Strategi Sendiri Tangani Corona

Merdeka.com - Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyampaikan bahwa Indonesia bisa mengembangkan model sendiri dalam penanganan Covid-19. Dengan kata lain, tidak perlu mengikuti model-model penyelesaian yang dilakukan di negara lain. Saat ini terdapat dua rancangan model penyelesaian dalam menghadapi wabah penyakit Covid-19. Model pertama merupakan model yang dijalankan di China. Sementara model kedua adalah penanganan yang dilakukan Korea Selatan.

China mengutamakan pola kepemimpinan komando, koordinasi dan perencanaan tersentral dengan fokus tujuan menyelamatkan nyawa, kehidupan dan kesehatan masyarakat. Pola penanganannya bersifat relatif koersif seperti karantina wilayah secara total di Wuhan. Semua pelaksanaannya secara detail diperhatikan Presiden Xi Jinping.

Model kedua merupakan pola penanganan Korea Selatan. Sebagai salah satu negara yang diakui berhasil menangani wabah Covid-19,, membuktikan pentingnya kepercayaan publik di masa pandemi. Pasalnya, negara ini berhasil melandaikan kurva kasus baru virus corona.

"Dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan kultur yang majemuk, sistem politik dan peta demografi penduduk, model penyelesaian khas Indonesia tersendiri perlu untuk ditemukan sehingga menjadi acuan bersama. Indonesia memiliki pola kultur modal sosial khas Indonesia yang disebut gotong royong sehingga terbentuk menjadi resiliensi komunitas," kata Ketua Policy Center ILUNI UI, Jibriel Avessina, dalam diskusi 'Kertas Kerja Policy Center ILUNI UI: Rekomendasi Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia', Sabtu (9/5).

Gotong royong sebagai modal sosial khas Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menangani Covid-19. Pemerintah perlu menyusun semacam template sosial kemitraan antara pemerintah, badan penanggulangan bencana, dan komunitas lokal sehingga memiliki infrastruktur sosial kuat.

Berbeda dengan praktik model China dan Korea, dalam konteks Indonesia, benturan kelompok politik menjadi permasalahan yang cukup besar dalam memahami bagaimana kebijakan negara diambil terkait penanganan pandemi Covid-19.

"Selain itu, kontrol yang efektif dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam pengambilan kebijakan secara detail, belum berjalan baik. Pada awal pandemi, kerap ditemukan kebijakan pemerintah daerah pada beberapa wilayah yang berbeda dengan pemerintah pusat," tuturnya.

Di tempat sama, Ketua ILUNI UI Rahmat Yananda menegaskan bahwa solidaritas terpimpin menuntut adanya kepemimpinan kolaboratif. Kepemimpinan kolaboratif punya dua arah vertikal dan horizontal. Secara vertikal di level perencanaan berada dalam wewenang pemerintah pusat, tapi secara horizontal ada di Pemda dan unit terkecil hingga tingkat warga.

"Bagi saya tinggal di-frame saja mana peran pemerintah pusat dalam definisi kolaboratif itu, mana peran pemerintah daerah. Apalagi kita punya UU sebagai payung untuk itu, yaitu UU pemerintahan daerah," ungkapnya.

Menurut Rahmat, Indonesia perlu mempersiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi situasi serupa di masa depan dengan mengambil pelajaran dari Covid-19.

"Yang saya mau pastikan apakah yang kita kerjakan hari ini membantu menyiapkan diri ke masa depan menghadapi situasi ini. Itu jauh lebih penting. Misalnya apakah cuci tangan sudah jadi gaya hidup. Apa pakai masker sudah jadi gaya hidup. apakah bantu tetangga sudah jadi gaya hidup. Apakah memfokus ulang sektor ekonomi ke sektor pertanian akan jadi pilihan kebijakan. Lebih baik begitu," imbunya.

Sebab, dalam pandangan dia, ada keyakinan bahwa situasi normal setelah pandemi Covid-19 adalah situasi seperti sebelum Covid-19. Padahal sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 akan mendatangkan situasi normal yang baru alias new normal.

Hal inilah yang tidak saja harus dipahami dengan baik. Selain itu, tentu juga harus dipersiapkan sejak saat ini apa yang mesti dilakukan dalam kondisi new normal tersebut.

Rahmat juga menyoroti kebijakan pemerintah yang masih sulit melepaskan mindset ekonomi dalam menangani Covid-19.

"Pertama yang mesti kita lihat, pandemi ini tidak berdiri sendiri. Kita berangkat dari situasi sebelumnya. Setelah Pemilu presiden 2019, ada beberapa hal yang mesti kita catat bahwa prioritas pemerintahan baru itu adalah ekonomi. Yang ternyata 5 tahun sebelumnya pertumbuhannya sudah mengalami new normal. Enggak bisa lagi tumbuh di atas 5 persen. Jadi new normal di Indonesia itu bisa setelah pandemi, tapi telah terjadi di ekonomi kita," kata Rahmat.

Pola pikir mengedepankan ekonomi itu bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah di fase-fase awal perkembangan pandemi Covid-19. Saat itu, pemerintah justru mendorong perkembangan ekonomi, misalnya sektor pariwisata.

"Jadi prioritas rezim ini ke depan adalah ekonomi. Masalah terbesarnya apa, anggaran atau duit. Anda ingin memaksimalkan ekonomi enggak punya duit makanya mengundang investasi. Itulah mindset di Desember akhir (2019) dan Januari itulah mindset pemerintahan ini, bahwa kita tetap harus bergerak memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia. Makanya keluar pernyataan-pernyataan soal tetap mengundang pariwisata, segala macam."

Karena itulah, Rahmat melihat bahwa kebijakan terkait penanganan Covid-19 terkesan terpusat pada pemerintah pusat. Sementara Pemerintah daerah mendapatkan ruang yang tidak terlalu leluasa untuk mengambil keputusan dalam penanganan Covid-19.