Ini kata Kompolnas soal perwira menengah Polri rawan korupsi

Merdeka.com - Nama Polri makin hari kian negatif. Masih banyaknya kasus di internal kepolisian membuat masyarakat geleng-geleng melihat banyaknya pemberitaan jelek soal para anggota Korps Bhayangkara itu.

Seperti kasus terakhir, AKBP Idha Endri Prastiono misalnya. Perwira menengah (pamen) itu ditangkap polisi Malaysia di Kuching. Dia diduga terlibat jaringan narkoba internasional. Parahnya lagi rupanya rekam jejaknya sudah pernah diwarnai perselingkuhan dan penipuan.

Kasus kelakuan buruk para pamen Polri bukan cuma sekali ini saja. Sebelumnya juga pernah ada kasus pemerasan tersangka judi bola di Bandung yang dilakukan dua perwira Polda Jawa Barat, hingga kasus korupsi simulator SIM yang juga menyeret beberapa nama seperti Kompol Legimo dan AKBP Teddy beberapa waktu lalu.

Banyak yang mengatakan jika pamen sering ditekan atasan maupun bawahannya. Oleh karena itu akhirnya mereka mencoba mencari dana operasional dari sumber yang tak halal. Akibatnya pamen bisa berkelakuan tak seperti lazimnya seorang polisi, yakni korupsi bahkan sampai mengambil uang yang tentu bukan haknya.

Lalu apa sebenarnya penyebab pamen Polri rawan korupsi?

Komisioner dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Saputra Hasibuan, menilai bahwa maraknya pamen korupsi karena dua faktor yang sampai kini belum bisa hilang.

"Pertama, karena disiplin anggota belum sepenuhnya bagus. Kedua, karena gaji dan penghasilan anggota Polri sangat kecil," kata Edi kepada merdeka.com, Jumat (5/9).

Menurut Edi, perbandingan kesejahteraan Polri dan polisi negara lain sangatlah jauh. Dari data Kompolnas, gaji seorang pamen hanya berkisar sampai Rp 5 jutaan. Padahal sebenarnya banyak kebutuhan Polri yang seharusnya ditanggung oleh negara, namun kenyataannya pamen bisa mudah mencari sendiri dengan segala cara.

"Misalnya, biaya penyidikan yang dibiayai negara hanya 20 persen, sedang sisanya 80 persen polisi tutupi sendiri kebutuhannya. Akibatnya terjadi penyalahgunaan kewenangan di berbagai tempat," ujarnya.

Edi pun menganggap jika Polri juga harus ditambah anggarannya agar kesejahteraan personelnya sudah terjaga sejak awal berkarir. Sehingga diharapkan bisa mempersempit polisi untuk berperilaku menyimpang.

Selain itu, Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrachman menambahkan, selama ini ada yang terlupakan dalam pembinaan personel Polri, yaitu pembinaan moral. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab pamen berperilaku buruk sampai memalukan institusi.

"Kami melihat kerja polisi hanya pencapaian target-target namun sisi moralitas ini hampir terlupakan. Seorang pimpinan satker atau satwil harus menjadi contoh panutan, dan dia harus mampu memberikan bimbingan moral pada anggota. Misalnya dalam pola hidup sederhana bukan jor-joran. Tanpa pembinaan moral, penyimpangan seolah keharusan," kata Hamidah.

"Apalagi selama ini kalau ada pelanggaran dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan, sanksi hanya di mutasi. Akibatnya tidak ada efek jera," tutupnya. (mdk/did)