Irjen Kemendes ditangkap KPK, sosok inisiator satgas pungli
Merdeka.com - Selain auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Irjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito juga disebut ikut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi tangkap tangan (OTT) diduga terkait upaya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Menteri Eko Putro Sandjojo mengaku kaget bawahannya tersebut ditangkap oleh KPK. Ia mengaku Sugito dikenalnya sebagai sosok bersih. Bahkan, Eko mengungkapkan Sugito merupakan inisiator sekaligus Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian ini.
"Makanya saya kaget juga. Dan saya bikin Satgas Pungli, Satgas Reformasi juga atas inisiatif beliau, jadi saya dukung," ujar Eko ditemui di Kantornya, Sabtu (27/5).
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa yang dilakukan KPK terhadap Sekjen PDIP? Perburuan koruptor kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Caleg DPR RI 2019-2024 Harun Masiku selama empat tahun lamanya belum membuahkan hasil yang signifikan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Kenapa pungli di rutan KPK terjadi? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki.Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Siapa yang ditahan KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Cipta Lampia Mandiri (PT CLM) Helmut Hermawan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
-
Kapan pungli di rutan KPK dimulai? Pungli rutan tersebut terungkap telah terjadi sejak 2018 lalu dimana mereka mendapatkan uang sebesar Rp6 miliar.
-
Siapa tersangka yang dilimpahkan Kejagung? Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
Eko berharap bawahannya tersebut hanya untuk dimintai keterangannya oleh KPK. Politikus PKB ini mengaku terus menghubungi pria yang kerap disapa Gito itu namun sampai saat ini tak direspons.
"Mudah-mudahan cuma diminta jadi saksi tapi apapun yang dilakukan KPK harus kita dukung dan saya mengikuti hukum yang berlaku di KPK," katanya.
Sementara itu, Eko memastikan akan memberikan sanksi tegas apabila bawahannya tersebut terlibat dalam kasus yang disebut berkaitan untuk meraih WTP dari BPK tersebut.
"Saya pikir siapapun bukan hanya Pak Sugito ya, kalau terbukti secara hukum salah ya pasti dikenakan sanksi," tegasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (26/5). Dalam OTT, dua orang auditor BPK dibawa ke KPK dan satu lagi yang dibawa yaitu staf BPK.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren.
Baca SelengkapnyaPendirian satgas ini dilakukan setelah Mendag mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung dan Kapolri pada Selasa (16/7) kemarin.
Baca SelengkapnyaKPK juga sempat mengumpulkan ponsel para pegawai yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan dan administrasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).
Baca SelengkapnyaPos Satgas Cartenz di Intan Jaya Diserang: KKB Hendak Bebaskan Rekannya yang Ditangkap, Dua Warga Kena Tembak
Baca SelengkapnyaPihaknya melibatkan personel gabungan TNI-Polri selama tiga hari sejak 14-17 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaBersaksi di Sidang Eks Dirut Pertamina, JK Jelaskan Kebijakan Pemerintah Atasi Krisis Energi
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, semua tahapan pascapilpes 2024 sudah selesai. Termasuk putusan MK yang harus dihormati.
Baca Selengkapnya