Istana: Pemerintah Butuh Kritik Terbuka, Pedas dan Keras dari Pers

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan kebebasan pers wajib dijaga. Pemerintah membutuhkan pers dalam menjalankan kinerja. Mensesneg mengibaratkan pers seperti jamu.

"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah," kata Pramono seperti dikutip dari Youtube Sekretaris Kabinet, Selasa (9/2).

Pramono menyampaikan hal tersebut saat peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 yang jatuh pada 9 Februari 2021. Menurut Pramono, dalam negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.

"Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," ucap Pramono.

Sesuai dengan Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Pramono meyakini kebebasan pers harus dijaga bersama. Pers harus hadir menjalankan fungsi kontrol. Tujuannya agar pemerintah dan masyarakat semakin baik dalam kehidupannya.

Seiring kemajuan teknologi, Indonesia menghadapi problem media sosial. Salah satunya adalah hoaks.

"Untuk itu perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif," tambah Pramono.

Dia menilai sebagai bangsa yang besar dan sedang membangun, Indonesia diyakini akan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia sehingga pers akan tetap menjadi kontrol utama dari kemajuan bangsa.

"Kepada insan pers saya secara khusus ingin mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional. Tetaplah menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran di atas segalanya serta melakukan pendidikan, edukasi kepada bangsa ini," kata Pramono.

Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berdiri pada 9 Februari 1946. Peringatan HPN pun dikukuhkan dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.

Pada 2021, peringatan HPN awalnya akan dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun karena pandemi Covid-19 HPN 2021 diselenggarakan di DKI Jakarta secara daring maupun tatap muka. Tema besar HPN 2021 adalah "Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan".

HPN 2021 menghadirkan serangkaian kegiatan, seperti seminar, konvensi, dan acara puncaknya dipusatkan di Ancol.