Istana Sebut Tak Ada 'Geng Solo' di Tubuh Polri
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Idham Azis mengangkat Irjen Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya. Bekas Kapolda NTB tersebut menggantikan posisi Irjen Gatot Eddy Pramono yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Waka Polri).
Penunjukan Irjen Nana sempat disorot Indonesia Police Watch (IPW). Sebab selama Nana berkarir di Korps Bayangkara terbilang biasa dan cenderung tak ada yang menonjol selama Nana menjabat Kapolda NTB.
"Tampilnya Nana sebagai Kapolda Metro menunjukkan Jokowi semakin hendak menonjolkan geng solo," kata Neta, dalam keterangan tertulisnya.
-
Mengapa Prabowo mengutamakan orang tepat di kabinet? Presiden Prabowo Subianto memastikan dalam penyusunan Kabinet Merah Putih dirinya mengutamakan pencarian orang yang tepat mengemban posisi di pemerintahan.Sejauh ini, kata Prabowo, pilihannya mendapatkan respon positif pasar, di mana IHSG berada di zona hijau selama tujuh hari berturut-turut usai pengumuman kabinet.
-
Mengapa pangkat penting di Polri? Pangkat-pangkat ini bukan hanya simbol, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab, kewenangan, dan prestasi yang telah diraih oleh setiap anggota kepolisian.
-
Gimana caranya memilih pemimpin yang baik? Cara memilih pemimpin yang baik pertama adalah dengan melakukan riset serta analisis pada calon pemimpin. Cari tahulah tentang latar belakang, pengalaman hingga visi misi calon pemimpin. Tak hanya itu, Anda juga perlu memastikan mengevaluasi kinerja dan rekam jejak calon pemimpin yang pernah dilakukan di masa lalu.
-
Siapa yang bisa jadi pemimpin? 'Pemimpin adalah penjual harapan.' – Napoleon Bonaparte
-
Apa saja kriteria pemimpin yang baik? Selain itu, Anda juga harus tahu beberapa kriteria pemimpin yang baik.
-
Bagaimana Soekarno memilih menteri? Pemilihan menteri yang dilakukan oleh Soekarno didasarkan pada penilaiannya terhadap kinerja rekan-rekannya selama di badan pembentukan pemerintahan, serta disesuaikan dengan keahlian mereka di bidang masing-masing.
Nana memang pernah menjadi Kapolresta Solo saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Setelah dinilai berhasil, Nana naik menjadi Wakapolda Jateng.
Menanggapi IPW, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan tak mungkin seorang pemimpin mempertaruhkan posisinya demi menempatkan seseorang di jabatan strategis. Moeldoko sendiri mengakui bahwa dirinya saat menjadi Panglima TNI, juga memilih orang yang dikenalinya dan telah teruji prestasinya untuk menjadi asistennya.
"Analognya seperti itulah kira-kira. Jadi semua itu dah soalnya talent scoiting bukan karena apa itu political appointed bukan. Tetapi sekali tidak mungkin sebuah jabatan yang sangat strategis itu dipertaruhkan sembarangan, enggak mungkin," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/12).
Moeldoko meyakini bahwa penempatan seseorang di jabatan strategis pasti atas berbagai pertimbangan dan kalkulasi yang matang. Menurut dia, para pemimpin akan melihat calon pembantunya yang memiliki loyalitas kepada atasannya, kepada organisasi, dan kepada negara.
"Yang ketiga memiliki integritas, memiliki integritas yang baik. Jadi tiga hal itu selalu menjadi perhatian menjadi pertimbangan bagi seorang pemimpin untuk memilih pembantunya," jelasnya.
"Enggak mungkin sebuah jabatan yang sangat penting dipertaruhkan dengan cara-cara mendapatkan seseorang yang tidak terbukti hebat di lapangan," sambung Moeldoko.
Selain Nana, IPW juga menyoroti Brigjen Pol Ahmad Lutfi yang setelah menjabat sebagai Kapolresta Solo, langsung mendapat promosi sebagai Wakapolda Jawa Tengah. Selain itu, Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang menjabat sebagai Kabareskrim. Listyo sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo dan juga sebagai ajudan Jokowi.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan tidak ingin mempermasalahkan dikotomi profesional dan orang partai untuk mengisi jabatan menteri.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh meyakini, jabatan atau pun kursi menteri bukanlah segalanya
Baca SelengkapnyaMenurut Awiek, partai politik juga memiliki banyak orang yang profesional.
Baca SelengkapnyaPBNU menyerahkan susunan kabinet kepada Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaIstana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons tegas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2
Baca SelengkapnyaIa juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik
Baca SelengkapnyaMereka yang duduk di kursi komisaris adalah orang yang dianggap negara memiliki kemampuan mumpuni.
Baca Selengkapnya