Heboh Pejabat Batubara Arahkan Kades Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Istana
Istana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.
Moeldoko lalu mempertanyakan apakah rekaman pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran bisa dibuktikan benar.
Heboh Pejabat Batubara Arahkan Kades Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Istana
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan menindak tegas pejabat Forkopimda di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara apabila terbukti memberikan arahan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Iya Mendagri saya pikir akan tegas atas hal-hal seperti itu," kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor Staf Presiden Jakarta Pusat, Senin (15/1).
Dia mengklaim tidak ada arahan khusus untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Moeldoko lalu mempertanyakan apakah rekaman tersebut bisa dibuktikan benar.
"Itu isu, atau bisa dibuktikan atau dan seterusnya? Persoalannya kita baru menangkap isu untuk diberitakan," ujarnya.
Di sisi lain, Moeldoko memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi netral dalam Pilpres 2024, meski putra sulungnya maju menjadi cawapres. Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari pelayanan publik yang tidak mengesampingkan kelompok tertentu.
"Kita lihat pelayanan publik tidak ada mengesampingkan pihak siapapun. Oh ini apa itu kelompoknya calon nomor 1, kelompoknya calon nomor 2, kelompoknya calon nomor 3, akhirnya pemerintah membatasi dalam memberikan pelayanan, 'ah itu enggak netral'. Apakah ada pelayanan publik yang tidak netral?" jelas Moeldoko.
"Mari kita lihat jernih lah. Ada enggak perlakuan fungsi-fungsi administrasi, fungsi-fungsi PSO dijalankan tidak netral. (Kalaunada), Itu baru, 'wah ini pak presiden tidak netral'. Enggak ada itu," sambungnya.
Dia menyampaikan Jokowi juga tidak pernah memberikan perlakuan khusus kepada menteri yang menjadi capres-cawapres maupun pendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam setiap rapat kabinet. Moeldoko pun meminta agar sikap pemerintah dan Jokowi dilihat secara objektif.
"Toh dalam kabinet terdiri dari berbagai calon. Jadi kalau presiden mengatakan sesuatu pasti calon yang lain akan dengar. Enggak pernah. Itu cara melihatnya. Jadi jangan melihat hal-hal dari kacamata subjektivitas,"
tutur Moeldoko.
merdeka.com
Sebelumnya, sebuah rekaman suara yang diduga dilakukan oleh sejumlah pejabat daerah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut) bernarasikan dukungan untuk capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial.
Dalam unggahan akun Tiktok @nasionalcorruption bocoran suara itu diduga Dandim, Bupati, Kapolres sampai Kajari Batubara yang mendukung capres nomor urut 02.
"Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari di Batubara," tulis caption dalam akun tersebut.
Dalam rekaman terdengar perbincangan sejumlah orang yang pada intinya agar masing-masing kepala desa memenangkan capres 02 dalam Pilpres 2024.
"Ya per kecamatan aja tuh ya tambah-tambah lah. Jadi untuk kepala desa ini langsung aja kita diarahkan ke 02 judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun. Menangkan kosong dua di desa masing-masing," ucap seseorang dalam rekaman tersebut.
Selanjutnya terdengar perbincangan perihal penggunaan dana desa untuk dikirim ke masing-masing desa. Bahkan para pejabat juga disebutkan mulai sari Penjabat hingga pihak Kejaksaan Negeri.
"Terkiat masalah peluru itu masih diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ dari Dana desa tu, 50 dikirim ke sana untuk mereka pergunakan apalah serangan sama mereka," kata pria misterius tersebut.
"Itu ada penggunanya PJ di situ Kapolres di situ, Dandim di situ, Kejari di situ penggunaannya itu. Penggunaan untuk pilpres," sambungnya
Pria tersebut bahkan menegaskan nantinya tidak akan ada pemeriksaan bagi pejabat-pejabat yang mendukung paslon 02. Dengan catatan telah berkomitmen.
"Jadi yang 50 tinggal di desa dan ini macam tahun lalu lah. Kan udah tahu-tahu lah itu senior kan dan ini mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024. Karena itu sudah komitmen tadi tidak ada pemeriksaan tapi dengan catatan kita pun harus komitmen juga lah,"
tegasnya.
merdeka.com
