Follow
Jaksa cecar keponakan Setnov, Murakabi jadi ketua konsorsium e-KTP
Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan landasan kuat PT Murakabi sebagai ketua konsorsium. Jaksa menilai financial PT Murakabi dianggap tidak wajar.
Namun Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Ketua DPR Setya Novanto itu mengatakan, satu satunya perusahaan yang memiliki izin Botasupal di antara perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PT Murakabi. Awalnya Jaksa Irene Putri menanyakan kepemilikan saham Irvanto di PT Murakabi tahun 2006.
"Kenapa anda jadi leading dari konsorsium Murakabi? Penyertaan saham 30 persen di PT Murakabi berapa nilainya?" tanya jaksa Irene Putri kepada Irvanto, Kamis (27/4).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
"Rp 30 juta," jawab Irvanto.
"Lalu jadi lead konsorsium 100 persennya berapa nilainya?" Tanya jaksa lagi.
"Rp 120 juta," jawab dia.
Dari jawaban Irvan, jaksa kembali menanyakan modal PT Murakabi dalam keikutsertaan proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun. Sempat berkelit, akhirnya dia mengakui modal yang dikeluarkan perusahaannya sebesar Rp 600 miliar.
Merasa aneh dengan modal dengan nilai saham Murakabi, jaksa pun mencecar asal usul modal tersebut.
"Kapan berubah modal dasarnya? Apakah saat memutuskan ikut lead konsorsium?" cecar jaksa.
"Tahun 2008 sampai 2010 memang kita lagi dapat klien besar besar," jawab Irvan.
"Jadi modal Murakabi ikut tender berapa? Saya masih penasaran kenapa anda jadi lead," tanya jaksa.
"Rp 600 miliar. Murakabi memang leader tapi PT Stacopa pembantu financial," jawab dia.
Konsorsium PT Murakabi sendiri beranggotakan 4 perusahaan yakni PT Murakabi, PT Java Trade, PT Aria Multi Graphia, dan PT Stacopa.
Dalam dakwaan KPK untuk Irman dan Sugiharto, Konsorsium Murakabi dan Konsorsium Astragrapia sengaja dibuat hanya sebagai pendamping Konsorsium PNRI, yang sudah diskenariokan menjadi pemenang tender e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Total kerugian negara akibat praktik kongkalikong ini diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam penelusurannya penyidik turut memeriksa dua orang saksi.
Baca Selengkapnya
Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca Selengkapnya
Laporan ini terkait kasus dugaan korupsi lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).
Baca Selengkapnya
Tessa menegaskan, semua laporan yang diterima KPK akan diperlakukan sama dan pasti akan ditindaklanjuti.
Baca Selengkapnya
KPK menggeledah kantor Direktorat Jendral (Ditjen) Minerba pada Kementerian ESDM Rabu (25/7) kemarin.
Baca Selengkapnya
Meski Kaesang bukan penyelenggara negara, namun KPK memiliki alasan kuat memanggil Kaesang.
Baca Selengkapnya
KPK menyatakan bahwa masih ada pejabat publik yang mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan sembarangan.
Baca Selengkapnya
Tessa mengatakan tim penyidik KPK saat ini sedang mendalami berbagai alat bukti yang disita dalam penggeledahan tersebut untuk disertakan dalam berkas perkara.
Baca Selengkapnya
Korupsi ini mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp170 miliar.
Baca Selengkapnya
Hasil proses etik bahkan menyatakan mereka terbukti melanggar etik. Namun ada juga yang berhasil lolos saat sidang etik yang digelar oleh Dewas.
Baca Selengkapnya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat maju capres dan cawapres berbuntut panjang
Baca Selengkapnya
KPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.
Baca Selengkapnya