Jelang New Normal, Pemprov Bali lakukan Pemetaan Perkembangan Covid-19

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Bali masih melakukan pemetaan perkembangan penanganan Covid-19 di kabupaten maupun kota, menyusul akan dilakukannya kebijakan new normal. Gubernur Bali Wayan Koster menuturkan, Bali termasuk provinsi yang akan menerapkan kebijakan new normal.

Koster akan mempetakan terlebih dahulu di delapan kabupaten dan satu Kota serta sampai ke tingkat desa, mengenai perkembangan Covid-19. Selain itu, pihaknya juga fokus pada pemetaan terutama dengan kategori imported case dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan kategori transmisi lokal.

"Tapi dalam rapat dengan gugus tugas dan Bapak Menk, saya menyampaikan bahwa saat ini Bali tengah mempetakan seluruh wilayah yang ada di Provinsi Bali mengenai perkembangan Covid-19 dengan dinamikanya. Baik menyangkut pertambahannya yang positif dan yang sembuh," kata Koster, Jumat (29/5).

"Itu sedang menjadi bahan, untuk memetakan agar kita bisa mengetahui secara tepat bagaimana kondisi Bali perkembangan Covid-19 ini," sambung Koster.

Selanjutnya, saat sudah dipetakan, pihaknya akan mengkaji kembali akses mana yang akan dibuka dan langkah selanjutnya menyusun protokol tata kehidupan Bali Era Baru.

"Jadi basisnya adalah wilayah kabupaten, turun ke kecamatan sampai ke tingkat desa. Kemudian, yang dipetakan juga adalah sektor mana yang akan dibuka. Jadi, ini sedang pembahasan sebagai satu persiapan termasuk langka berikutnya adalah menyusun protokol tata kehidupan Bali Era Baru," terangnya.

"Konteksnya adalah new normal. Jadi kita di Bali menggunakan judul sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Yaitu, protokol tata kehidupan Bali Era Baru. Di dalamnya mengandung aspek new normal tapi tata kehidupan Bali Era Baru lebih luas jangkauan dan scope-nya dari tatanan kehidupan yang akan kita jalankan ke depan," jelas Koster.

Ia juga menyampaikan, sebelum pemetaan itu dilakukan. Pemerintah Provinsi Bali belum bisa memberikan kepastian untuk akses publik dibuka. Hal itu, akan dilakukan secara bertahap dan diputuskan bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali.

"Jadi karena itu, kita belum memberi kepastian kapan akan dibuka. Kami masih memetakan dulu dan yang sudah pasti nanti akan dilakukan secara bertahap terbatas dan selektif dan ini akan diputuskan secara bersama-sama dengan Bupati dan Walikota se-Bali," ujarnya.

"Jadi kami juga bicara dengan Bapak Menko. Jangan Pemerintah pusat menetapkan secara sepihak atas kajian dan analisa dari pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang paling mengetahui lapangannya dan punya tanggung jawab langsung terhadap situasi dan kondisi dijalankan dalam konteks penanganan Covid-19 ini," ungkap Koster.