Jimly sebut Jokowi siap jelaskan sendiri ke DPR soal pembatalan BG
Merdeka.com - Hari ini, anggota tim 9 Jimly Asshiddiqie, bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pertemuan ini banyak hal yang dibahas salah satunya soal undangan DPR pada Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, DPR mengundang Jokowi untuk menjelaskan alasan pembatalan pelantikan calon Kapolri yang telah mereka setujui, Komjen Pol Budi Gunawan.
"Singgung-singgung sedikit, tapi fokus kami kan bicara soal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), tapi disinggung sedikit," ujar Jimly usai bertemu Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4).
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa jabatan politik Budi saat ini? Jabatannya adalah seorang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
-
Siapa yang menilai Budi Djiwandono lebih cocok di DPR? 'Mas Budi Djiwandono bagusan di DPR, cocok. Teman baik saya itu,' kata Aria Bima, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Kenapa Golkar belum putuskan Ridwan Kamil? 'Waktu itu kan mungkin Ridwan Kamil bersedia karena waktu itu berasumsi bahwa Pak Anies Baswedan tidak akan maju lagi karena sudah jadi capres,' kata Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Jimly sempat bertanya kepada Presiden jika diperlukan apakah siap memberikan penjelasan terhadap DPR. Kata Jimly, Presiden pun menyatakan kesiapannya.
"Tadi saya tanya beliau (Presiden) siap menjelaskan, yang menjelaskan juga bisa wapres, sama saja. Keduanya kan institusi Presiden, Keduanya tak merasa punya beban untuk menjelaskan," ujarnya.
Tapi menurutnya, Jokowi tidak perlu datang langsung ke DPR untuk menjelaskan hal tersebut. Meskipun penjelasan secara tertulis sudah disampaikan Presiden melalui surat kepada DPR, namun, kata Jimly, penjelasan lisan juga diperlukan. Tetapi tidak harus presiden.
"Penjelasan tertulis kan sudah, tinggal memerlukan penjelasan lisan. Ya, tak apa-apa. Kalau memberi penjelasan tak harus Presiden," jelas mantan Ketua MK.
Jimly yakin DPR tidak mempermasalahkan pencalonan Badrodin Haiti pengganti pencalonan Budi Gunawan. DPR, kata Jimly, hanya membutuhkan penjelasan yang lengkap terkait pembatalan itu.
"DPR memerlukan penjelasan yang saya tangkap tak mempermasalahkan pencalonan Pak Badrodin, hanya memerlukan penjelasan," kata Jimly.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gibran meminta awak media untuk bertanya kepada yang mengusulkan.
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBudi Arie enggan menyebutkan partai politik (parpol) mana yang akan dipilih Jokowi sebagai tempat berlabuhnya, setelah dinyatakan bukan kader PDIP.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Jokowi belum berencana merombak susunan kabinet.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dikabarkan menitipkan nama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaBudiman merasa punya kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih dahulu kepada partai.
Baca SelengkapnyaBudi Djiwandono mengaku sudah membicarakan mengenai Pilkada DKI Jakarta kepada Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu bakal mengisi posisi Ketua Dewan Pembina Golkar.
Baca Selengkapnya