JK ogah campuri kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono

Merdeka.com - Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla menghormati keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) di bawah Agung Laksono. Pengesahan itu dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar beberapa waktu lalu.

"Keputusan mahkamah partai dan kemudian disahkan oleh kum HAM ya kita ikut hukum saja," ujar JK di kantornya Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Saat ditanya terkait saran untuk Aburizal Bakrie (Ical), JK mengatakan persoalan sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi. JK menilai, dua pengadilan sudah cukup menyelesaikan persoalan ini.

"Dua pengadilan yaitu Pengadilan Kakarta Pusat, Barat sudah memutuskan yang memutuskan harus mahkamah partai, sudah bekerja dan mereka sudah keluarkan pengesahan dan selesai sudah kan semua," tutur JK.

Namun demikian, lanjut JK, kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono harus tetap mengakomodir aspirasi kubu Ical.

"Iya pasti, harus mengakomodir kubu Ical ya harus tentu siapa yang mau karena ada juga kan yang tidak mau. Pasti harus. Ini yang namanya Islah," tegas JK.

Apakah JK setuju, Agung memutuskan Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih?

"Sekarang kan sudah dekat, semua dekat dengan pemerintah, sama Ical saja saya dekat. Kaya APBN (di DPR) kan cepat pembicaraannya," ucap JK.

JK mengaku hingga saat ini belum berkomunikasi dengan Agung Laksono. Apabila ada evaluasi di tubuh Golkar, JK tidak ingin ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya kepada kepengurusan baru.

"Belum saya belum ketemu. (Evaluasi) Itu urusan dia lah saya tak hendak ikut campur," tutup JK.