Follow
JK soal isu 5.000 senjata: Saya ikut saja penjelasan Pak Wiranto
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak ingin berpolemik terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai pengadaan 5.000 puncuk senjata oleh lembaga non-militer. Dia menegaskan, pemerintah sudah menyerahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto untuk menanggapi hal itu.
"Kalau itu saya mengikuti saja penjelasan daripada Pak Wiranto Menko Polhukam," ucapnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).
Disinggung apakah Panglima TNI Gatot layak dicopot karena menimbulkan kegaduhan politik nasional, JK tak ingin merespons. JK mengatakan, Presiden Jokowi yang berhak menilai manuver Panglima Gatot.
-
Kenapa Ganjar melibatkan mantan Panglima TNI? Selain itu, Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai wakil ketua TPN Ganjar.
-
Apa yang dilakukan Panglima TNI terhadap kasus ini? Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Siapa yang dipecat Kejagung? Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat Kajari Bondowoso, Jawa Timur Puji Triasmoro dan Kasie Pidsus Alexander Kristian Diliyanto Silaen karena diduga terlibat korupsi.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Itu presiden yang berhak menilai itu," katanya.
Diketahui, Menko Polhukam Wiranto menepis isu soal pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non-militer. Menurutnya, yang benar adalah Badan Intelijen Negara (BIN) memesan 500 pucuk senjata untuk kepentingan sekolah.
"Ini pun buatan Pindad bukan dari negara orang," kata Wiranto di kantornya, Minggu (24/9).
Wiranto pun meminta isu tersebut tak perlu dipolitisasi. "Untuk itu maka saya jelaskan agar tidak muncul spekulasi lain," kata dia.
Wiranto juga menegaskan kondisi bangsa saat ini tetap aman dan tak perlu ada yang dikhawatirkan. "Jangan ada spekulasi lain," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca Selengkapnya
Gibran mengajak semua untuk berpikir positif, mengingat saat ini masih bulan suci Ramadan.
Baca Selengkapnya
Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca Selengkapnya
Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang beredar di publik.
Baca Selengkapnya
Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menanggapi santai kabar ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP, yang masih diemban Megawati Soekarnoputri
Baca Selengkapnya
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merespons ramai tudingan Presiden Jokowi soal menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya