Follow
Jokowi dan Luhut didesak bersikap negarawan bahas reklamasi Jakarta
Merdeka.com - Didepaknya Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dikhawatirkan membuat reklamasi di utara Jakarta bakal diteruskan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sosok Luhut Panjaitan, pengganti Rizal Ramli, didesak tetap menjegal upaya dilanjutkannya reklamasi sekaligus bersikap negarawan.
Hal itu disampaikan perwakilan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sekaligus Sekjen Kiara, Abdul Halim di kantor LBH Jakarta, Jumat (29/7). Pihaknya menduga banyak praktik korupsi dalam masalah ini.
"Reklamasi Teluk Jakarta diduga banyak praktik korupsi dan banyak pelanggaran di situ. Kalau masih dilanjutkan, berarti Jokowi dan Luhut itu bukan negarawan," kata Abdul Halim.
-
Bagaimana Ganjar tanggapi keluhan nelayan? Usai berdialog, Ganjar menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak dibenarkan. Hal itu menjadi tugas bagi pemerintah memberikan edukasi sehingga membuat nelayan tidak merasa penyetoran uang ke preman adalah kewajiban.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Dimana Ganjar Pranowo berdialog dengan nelayan? 'Ada bajak laut,' kata nelayan.Berdasarkan pengakuannya, nelayan itu menyetor mulai Rp3 juta hingga Rp5 juta setiap minggunya. 'Orang biasa seperti saya, cuma baik keamanannya kalau ada masalah,' ujar nelayan.
-
Kenapa Jokowi membahas Laut China Selatan? Jokowi mengatakan dirinya akan membahas upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan.
-
Siapa yang minta Jokowi selesaikan masalah Rempang? Hisyam melanjutkan, PP Parmusi juga memohon kepada Jokowi agar bisa menyelesaikan persoalan rempang.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Menurut Halim, Luhut harus bersikap lebih berpihak kepada nelayan dalam penyelesaian kasus reklamasi. "Kita berharap Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan agar berjiwa ksatria serta berjiwa nasionalis, berpihak kepada para nelayan terhadap penyelesaian reklamasi Teluk Jakarta," tegasnya.
Halim juga meminta kepada Jokowi dan jajaran Kabinet Kerja Jilid III memperhatikan soal reklamasi di Teluk Jakarta. "Sebab pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta dan reklamasi lainnya masih menyisakan begitu banyak persoalan," bebernya.
Ada kecurigaan, lanjut Halim, rezim pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi lebih tertarik kepada investasi. Apalagi pihaknya merasa banyak atura dirombak maupun dihilangkan demi memuluskan para investor.
"Di samping itu semangat rezim saat ini syarat dengan kepentingan investasi. Banyak peraturan dideregulasi, Perda banyak dicabut karena dianggap menghambat investasi," ungkap Halim.
"Bila reklamasi (khususnya) Pulau G diteruskan, ini membuktikan reshuffle jilid II untuk kepentingan pengembang," tambahnya.
Maka dari itu, dia meminta pemerintah tetap menghentikan proyek reklamasi, khususnya Pulau G. Selain itu, pemerintah juga harus mengkaji ulang beberapa pulau reklamasi lain di teluk Jakarta.
"Kalau Menko Maritim yang baru ini melanjutkan Pulau G, jelas dia mengkhianati rakyat. Dan Presiden Jokowi hanya pencitraan saja," tegasnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
kita harus libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita ke depan berpihak pada nelayan," kata Ganjar
Baca Selengkapnya
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca Selengkapnya
Usulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.
Baca Selengkapnya
Suswono mengaku pernah menjadi anggota DPR RI komisi 4 sehingga memahami kondisi nelayan.
Baca Selengkapnya
Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi) menegaskan komitmennya pada peningkatan kesejahteraan nelayan.
Baca Selengkapnya
Ia ingin agar adanya kemudahan regulasi untuk para nelayan
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ungkap penyebab konflik di Pulau Rempang
Baca Selengkapnya
Proyek reklamasi di teluk Jakarta berdampak pada banyak hal, salah satunya membuat hidup nelayan Muara Angke semakin susah. Berikut potretnya:
Baca Selengkapnya
Jokowi pun menyoroti bentrok yang terjadi antara masyarakat Pulau Rempang dengan anggota polisi.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca Selengkapnya
Menko Luhut turut mengungkapkan wajah baru Rempang usai masuknya investasi.
Baca Selengkapnya
Menurut Bahlil, 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK bersedia dipindahkan ke Tanjung Banun.
Baca Selengkapnya