Jokowi: Insya Allah Tahun 2020 Seluruh Tanah di Sukoharjo 100% Bersertifikat

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 3.000 sertifikat untuk warga di GOR Pandawa, Solo Baru, Sukoharjo, Jumat (6/9) sore. Dengan diserahkannya sertifikat tanah ini, tahun 2020 dipastikan seluruh tanah di Kabupaten Sukoharjo sudah 100 persen bersertifikat.

"Tahun depan Insya Allah seluruh tanah di Sukoharjo sudah 100 persen bersertifikat. Karena setelah penyerahan ini, tinggal menyisakan beberapa ratus saja," ujar Jokowi.

12 Orang menjadi perwakilan yang menerima sertifikat tanah untuk rakyat langsung dari Presiden Joko Widodo. Kepada penerima sertifikat melalui program 'Sertifikat Untuk Rakyat' Jokowi berpesan agar disimpan atau digunakan agunan pinjaman secara bijak.

"Jangan sampai justru menjadi masalah di kemudian hari. Bukan untuk hal-hal yang spekulatif, konsumtif dan membeli barang yang tidak produktif," katanya.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta sertifikat yang diterima. Namun pada tahun 2015, baru 46 juta, sehingga masih kurang 80 juta. Padahal, setiap tahun pemerintah menerbitkan 500 ribu hingga 600 ribu sertifikat.

"Jadi kalau mau selesai harus tunggu 160 tahun lagi," katanya.

Akibatnya, banyak terjadi konflik sengketa lahan, sengketa tanah di Indonesia. Kasus semacam itu menurut Jokowi tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja tapi juga di luar Pulau Jawa.

"Ini tidak boleh dibiarkan, saya tidak mau hanya 500 ribu saja tapi harus ditingkatkan. Tahun 2017 saya minta 5 juta sertifikat ternyata bisa 5,3 juta," katanya lagi.

Tahun berikutnya ditambah lagi targetnya menjadi 7 juta dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 9 juta. Di Provinsi Jawa Tengah dari 21 juta baru 12 juta lahan bersertifikat.

"Tahun 2024 semua harus selesai. Sukoharjo mendahului semua selesai tahun depan. Ini yang janji bukan saya tapi menteri BPN (Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," tandasnya.

Jokowi menyebut, bekerja untuk melayani rakyat harus ada target dan angka. Untuk mengurus seluruh Indonesia dinilainya tidak mudah. Tidak ada negara lain yang sesulit dan sekompleks Indonesia yang memiliki 17 ribu pulau.

"Kalau kepala dinas tidak penuhi target bisa dicopot bupati, kalau di tingkat provinsi bisa dicopot gubernur, kalau di menteri tidak penuhi target 9 juta ya sami mawon (sama saja). Memang lelah karena mengurus negara tidak mudah," tegasnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin berharap selain sertifikat untuk tanah, sertifikat untuk tempat ibadah juga diberikan. Sebab untuk di Jawa Tengah, sertifikat tempat ibadah belum dibagikan. Menurut Taj Yasin, tempat ibadah sering dijadikan konflik terutama dari tanah wakaf.