Follow
Jokowi Singgung Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jauh Tertinggal dari Malaysia
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia di tingkat Asia masih jauh di bawah Malaysia.
Jokowi menuturkan, dari 180 negara, Singapura berada di ranking ketiga. Sedangkan Brunei Darussalam ranking 35. Sementara Malaysia ranking 57.
"Indonesia masih di ranking 102. Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama," kata Jokowi pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/12).
-
Apa peringkat negara terkaya di Asia Tenggara? Diketahui, Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara terkaya di Asia Tenggara dengan pendapatan kotor per kapita sekitar Rp 59,29 juta. Sementara, peringkat pertama dimiliki oleh Singapura yang memiliki pendapatan kotor per kapita sebesar Rp935,37 juta.
-
Apa yang membuat Indonesia berada di peringkat 39 sistem pelayanan kesehatan terbaik? Indonesia meraih pencapaian signifikan di dunia kesehatan pada tahun 2024, dengan menjadi salah satu dari 39 negara dengan sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia, menurut laporan terbaru dari CEOWORLD Magazine Health Care Index.
-
Apa yang dikatakan PM Singapura tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Bagaimana Indonesia terpilih? Indonesia meraih 144 suara yang dihadiri oleh 190 negara dari 193 negara.
-
Siapa yang ada di peringkat kedua? Pembalap Kolombia tersebut diikuti oleh Daniel Holgado dari Red Bull GASGAS Tech 3 yang menduduki peringkat kedua dengan 176 poin.
-
Siapa orang terkaya kedua di Indonesia? Selanjutnya, daftar orang terkaya kedua di Indonesia ditempati Low Tuck Kwong senilai USD25,2 miliar.
Meski tertinggal jauh, Jokowi menyebut masih ada kabar gembira di lingkup nasional. Jokowi melihat adanya peningkatan dalam indeks perilaku antikorupsi masyarakat.
Berdasarkan data BPS mengenai indeks perilaku antikorupsi di masyarakat, Tahun 2019 berada di angka 3,7. Pada 2020 berada di angka 3,84. Sedangkan tahun 2021 di angka 3,88.
"Artinya semakin tahun semakin membaik," terang dia.
Jokowi berpesan, pemberantasan korupsi harus terus digalakkan. Diperlukan cara baru yang luar biasa.
"Melihat fakta-fakta tersebut diperlukan cara-cara baru yang lebih extraordinary. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan," ucap Jokowi.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi menceritakan jauhnya posisi Indonesia tertinggal pembangunan dari negara lain.
Baca Selengkapnya
Jepang bisa turun peringkat karena pelemahan mata uang dan penurunan produktifitas.
Baca Selengkapnya
Survei Transparency International Indonesia (TII) terhadap IPK menempatkan Indonesia peringkat 115 dari 180 negara.
Baca Selengkapnya
Media Vietnam, Soha, memprediksi peringkat Indonesia di FIFA bakal turun.
Baca Selengkapnya
Sementara dari skor khusus negara- negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-6
Baca Selengkapnya
Selama lebih dari 9 tahun menjabat, Presiden Jokowi mengaku kaget melihat angka lulusan S2 dan S3 Indonesia belum mencapai 1 persen.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan peningkatan competitiveness index Indonesia agar semakin baik dalam merespons persaingan global.
Baca Selengkapnya
Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengaku akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini. Ditegaskan juga bahwa anggaran menjadi masalah utama.
Baca Selengkapnya
Oleh karena itu, menurutnya sertifikasi halal pada produk UMKM di Indonesia sangatlah penting.
Baca Selengkapnya
Jokowi bakal menggelontorkan anggaran agar populasi produktif S2 dan S3 di Indonesia bisa meningkat drastis.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah.
Baca Selengkapnya