Kapolri ke Perwira Polri: Reformasi Organisasi Harus Menjalar dari Kepala hingga Ekor

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyinggung soal integritas kepemimpinan dan reformasi budaya organisasi Polri. Dia mengingatkan dua hal tersebut menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan publik akibat kasus Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu.

Pesan itu disampaikan dalam acara Seminar Sekolah Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke-31 dan Sespimmen Polri Dikreg Ke-62 2022 di Gedung The Tribrata Jl. Darmawangsa III, Jakarta Selatan, Rabu (21/9).

"Integritas kepimpinan merupakan indikator kuat mereformasi budaya organisasi. Sehingga seluruh anggota polisi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reformasi budaya harus dimulai dari kepalanya baru menjalar ke ekornya," kata Sigit dalam amanahnya disampaikan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Dari kasus ini, Kapolri menekankan, bila terjadi pelanggaran oleh anggota Polri, maka pimpinan harus siap disanksi.

"Tentunya pimpinan Polri telah melakukan mengikis budaya-budaya yang tidak baik. Maka jika terjadi pelanggaran, yang dipotong adalah kepalanya duluan," ujar dia.

Melihat survei LSI pada 31 Agustus 2022 lalu, Polri berada di urutan terbawah sebagai lembaga aparat penegak hukum yang dipercaya publik. Kalah dari Kejaksaan Agung dan KPK. Polri mendapatkan dukungan 69,9 persen, Kejaksaan Agung 75,3 persen dan KPK 73,2 persen.

Survei ini, kata Sigit, menjadi pekerjaan rumah bagi Polri untuk lebih profesional dalam bertugas dan kembali merebut kepercayaan publik.

"Ini menjadi PR bagi Polri untuk melaksanakan tugas pokok dengan semakin profesional serta menjawab tuntutan publik sehingga dapat terus meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri," imbuh Kapolri.

Sigit juga menyinggung soal isu-isu keamanan dalam hampir sebulan terakhir. Seperti dampak kebijakan penyesuaian harga BBM yang memicu gelombang protes di sejumlah daerah. Dia menilai, Polri harus mengawal kebijakan tersebut serta masuknya investasi ke Indonesia.

"Dalam kurun waktu 24 hari terakhir, kebijakan bidang ekonomi berupa penyesuaian harga BBM untuk pemanfaatan subsidi energi yang tepat sasaran dan juga isu-isu keamanan seluruh daerah, sehingga harus dikelola dengan baik. Selain itu juga upaya menguatkan denyut ekonomi daerah, membuka lapangan kerja dan mendorong masuknya investasi juga harus dikawal, demi menjaga tumbuhnya laju ekonomi nasional," ujar Sigit.

Selain itu, kata Sigit, Polri juga telah siap membantu pemerintah mengamankan agenda internasioanl dan nasional seperti Presidensi G20 dan Pemilu 2024. Kemudian, proyek dan program strategis pemerintah seperti Ibu Kota Negara Nusantara dan program penanganan kemiskinan ekstrem.

"Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan di bidang keamanan dalam kondisi siap, berkomitmen penuh dalam situasi internal yang sangat solid serta bersinergi kuat untuk mewujudukan stabilitas keamanan sebagai landasan untuk mengawal penuh program-prrogram pemerintah yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden Indonesia," papar dia.

Seminar dilaksanakan usai peserta didik melaksanakan pendidikannya selama 7 bulan dengan diikuti peserta didik Sespimti sebanyak 121 orang terdiri dari 76 anggota Polri, 43 prajurit TNI, 1 peserta didik Kejaksaan Agung dan 1 peserta didik Kemenkumham RI. Sedangkan Peserta didik Sespimmen sebanyak 225 orang terdiri dari 193 anggota Polri, 30 prajurit TNI dan 2 peserta didik mancanegara (Malaysia dan Filipina).