Kasus Novel dinilai jadi pintu masuk gerakan anti korupsi
Merdeka.com - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto menilai kasus Novel Baswedan dapat menjadi acuan untuk pemberantasan korupsi yang lebih dahsyat lagi. Pihaknya pun juga mendorong KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang lebih besar lagi.
"Yang paling penting, kasus Novel ini bisa sebagai pintu masuk untuk mendorong gerakan antikorupsi jauh lebih dahsyat lagi," kata Bambang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).
Bambang menilai, bila sampai tahun depan kasus Novel belum menemukan titik terang, akan tenggelam oleh isu politik baik dari Pilkada maupun Pemilu. Hal tersebut pun akan mempengaruhi pemerintahan mendatang yang di khawatirkan akan acuh terhadap pemberantasan korupsi.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
-
Apa saja yang menjadi potensi kerawanan Pilkada 2024? 'Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,' katanya, seperti dilansir dari Antara.Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
-
Bagaimana tahapan Pilkada 2024? Tahapan sendiri dimulai dari Perencanaan Program dan Anggaran telah dilaksanakan sejak Januari 2024 lalu. Tahapan Lengkap Pilkada 2024 Tahapan Pilkada 2024 secara rinci terbagi menjadi dua, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan.
-
Kenapa sengketa Pilpres 2024 dianggap kompleks? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
-
Kenapa Tim Hukum AMIN khawatir dengan Pilpres 2024? Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.
"Tahun depan itu adalah tahun politik, tahun depan itu orang konsentrasinya kepada pemilihan Presiden. Kalau sampai tahun ini kasus pemberantasan korupsi tidak menemukan titik terang, maka seluruh upaya politik di 2019 itu bisa jadi malah melegitimasi seluruh proses pelemahan pemberantasan korupsi," papar Bambang.
Eks Wakil Ketua KPK itu berharap, pada tahun ini khususnya pada bulan Desember mendatang, kasus Novel dapat menemukan titik terang.
"Mudah-mudahan udah ada titik terang di 9 Desember saat Hari Antikorupsi. Jadi dari titik itu kita ingin mendorong proses yang terus menerus," tuturnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pidato yang dimaksud yakni komitmen Ketua Umum Partai Gerindra terhadap pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSoal kebocoran-kebocoran anggaran kembali disinggung Prabowo dalam pidato perdananya usai dilantik.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.
Baca SelengkapnyaDia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaMenurut Novel, kasus korupsi di lingkup tata kelola dan pelayanan ekspor impor menimbulkan nilai kerugian yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaRudi mengingatkan, bahwa aparat penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam penanganan dan pengusutan kasus korupsi.
Baca Selengkapnya