Follow
Kasus Sumber Waras, PKS sebut KPK lemah dan pasang badan untuk Ahok
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengkaji kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Tercatat, terakhir KPK mengadakan pertemuan berkala pada 20 November 2015.
Menurut Nasir, hal ini yang membuat penanganan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras menjadi berlarut-larut. Politikus PKS ini menuturkan, pertemuan berkala tersebut harusnya dimanfaatkan. Sebab hal tersebut menjadi solusi untuk menghindari polemik audit.
Nasir heran, untuk kasus Sumber Waras KPK terlihat lemah dan seolah pasang badan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Sulitnya menemukan dua alat bukti, seolah pimpinan KPK ini pasang badan. Sehingga ada publik minta kalau begitu bubarkan saja BPK," ujar Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi III DPR dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).
Namun di kasus lain yang pola penanganannya melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK cenderung lebih cepat dalam mengungkapnya dan tak mau kompromi.
"Dalam catatan saya KPK sulit menemukan dua alat bukti selain OTT. Ini tantangan KPK," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi
Baca Selengkapnya
Kusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan
Baca Selengkapnya
Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Untuk kesekian kalinya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kalah dalam menghadapi gugatan praperadilan dari sejumlah tersangka atas kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
Bahkan, Nawawi mengungkapkan, permasalahan terjadi tidak hanya di internal KPK.
Baca Selengkapnya
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak takut dengan laporan tersebut
Baca Selengkapnya
Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca Selengkapnya
KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca Selengkapnya
Johanis Tanak disoraki para penyidik KPK saat melakukan audiensi dan mengaku mendapat intimidasi.
Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya
AKBP Rossa membidik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku.
Baca Selengkapnya
Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca Selengkapnya