Kejati Jatim bentuk pasukan khusus tangani pidana korupsi
Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kini memiliki satuan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Hari ini, Selasa (26/6), anggota pasukan khusus bernama Satgas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus (P3TPK) itu dilantik.
Dijelaskan Kepala Kejati Jawa Timur, Sunarta, ada 10 jaksa terpilih yang dilantik menjadi anggota Satgas P3TPK. Mereka merupakan hasil seleksi, yang kemudian diterbitkan tiga Surat Keputusan (SK) oleh Kejaksaan Agung.
"Pelantikan ini menjadi bukti komitmen kami untuk melakukan penanganan tindak pidana korupsi di Jawa Timur," tegas Sunarta usai memimpin gelar pelantikan Satgas P3TPK di kantornya, Jalan A Yani, Surabaya.
-
Kapan Kejaksaan Agung menetapkan tersangka? Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula PT SMIP tahun 2020 sampai dengan 2023.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
Nah, lanjutnya, usai dilantik, Satgas P3TPK ini akan langsung bekerja menuntaskan semua perkara korupsi di Jawa Timur. Termasuk tindakan represif maupun tindakan preventif (pencegahan) tindak pidana korupsi.
Dan jika ada laporan masuk, kata Sunarta, tim akan melakukan kajian, untuk kemudian menindaklanjuti perkara dengan surat perintah. "Jadi ini merupakan pasukan tempur kami di bidang penanganan tindak pidana korupsi," tandas Sunarta.
Sunarta juga menjelaskan, bahwa kinerja anggota Satgas P3TPK ini akan diawasi pusat. Bahkan, soal laporan dan evaluasi kinerja mereka, akan dilakukan setiap minggu.
Sementara untuk aktivitasnya setiap hari, Satgas P3TPK tetap berada dalam kendali Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) dan pejabat lainnya di Kejati Jawa Timur.
Selebihnya, Sunarta berharap, dengan bekerjanya pasukan tempur Kejati Jawa Timur yang baru dibentuk ini, angka korupsi di Jawa Timur bisa ditekan. Untuk itu, Satgas P3TPK ini akan terus mengawasi kantong-kantong yang rawan tindak pidana korupsi. "Tim ini juga akan diback-up jaksa-jaksa fungsional untuk penyidikan," tandasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.
Baca SelengkapnyaPerpres bernomor 122 Tahun 2024 merupakan perubahan kelima dari Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.
Baca SelengkapnyaKorps Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) adalah lembaga baru di Polri.
Baca SelengkapnyaKejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini
Baca Selengkapnya(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaRencana pembentukan Kortas nantinya bakal membantu lembaga antirasuah serta Korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaKPK juga turut memanggil staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Bagus Wahyudono.
Baca SelengkapnyaKPK masih bungkam soal siapa yang terjaring OTT karena tim masih menjalankan tugasnya di lapangan.
Baca SelengkapnyaOTT ini terkait kasus korupsi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaKPK telah menetapkan 21 tersangka (dengan rincian) yaitu empat tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi
Baca SelengkapnyaSelama melakukan penggeledahan, dua petugas polisi bersiaga di depan pintu masuk gedung.
Baca SelengkapnyaPenanganan khusus tersebut berkaca dari kasus Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah yang sempat diteror oleh anggota Densus 88 Polri.
Baca Selengkapnya