Kelola anggaran Rp 73 triliun selama 2016, Polri sabet opini WTP BPK

Merdeka.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini diterima, setelah BPK memeriksa seluruh pengelolaan keuangan Polri.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku bersyukur Polri mendapat opini WTP. Menurutnya, hal itu didapat karena Polri melakukan desentralisasi keuangan.

"Anggaran sebanyak Rp 73 T dan itu di polri sekarang sudah terjadi desentralisasi pengelolaan keuangan. Jadi diserahkan kepada lebih dari 1.300 satker," kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/6).

Dinilai Tito, status WTP membuktikan Polri mampu mengelola keuangan sendiri. Bahkan, dia optimis atas pencapaian predikat WTP itu, pemerintah akan memberikan reward atau hadiah kepada kepolisian.

"Ini biasanya berlaku hukum reward and punishment. Otomatis nanti pemerintah, menkeu, presiden percaya bahwa polri bisa mengelola anggaran sehingga kita harapkan ke depan kita bisa mendapatkan reward dalam bentuk misalnya tunjangan kinerja yang lebih baik, anggaran lebih baik dalam kepentingan perbaikan keuangan," ujar dia.

Sementara itu, Anggota 1 BPK Agung Firman Sampurna mengapresiasi cara Polri mengelola uang. Sebabnya, Polri membawahi 1.296 satuan kerja.

"Dengan demikian baik dari pelaksanaan anggaran maupun pengawasannya, yang dimaksud pengawasannya pertanggungjawaban lebih jelas," kata Agung.

Selain itu, Agung juga mengaku kagum dengan proses audit Polri pada tahun 2016. Diutarakan dia, polisi bisa diaudit dengan pendekatan uji fungsi. Salah satu contohnya, pengujian baju antipeluru yang diuji langsung oleh BPK.

Dikatakan Agung, sejauh ini masih ada instansi yang menolak metode audit uji fungsi. Namun, Polri tidak menolak dan siap menjalani metode uji fungsi tersebut.

"Alhamdulillah mereka tidak protes. Enggak sedikit pun protes," tuntas Agung. (mdk/rhm)