Kemendagri Evaluasi Pelaksanaan Pilkades 2021

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021, sekaligus mempersiapkan berbagai hal untuk menyongsong Pilkades 2022. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyampaikan kondisi terkini terkait daerah yang telah melangsungkan pilkades maupun yang belum.

Adapun beberapa daerah yang belum melaksanakan pilkades, kata dia, disebabkan sejumlah faktor, salah satunya pandemi Covid-19. Sebanyak 191 kabupaten/kota sudah melaksanakan pilkades dengan rincian 12.612 desa di 2.309 kecamatan dengan 21.453.486 daftar pemilih tetap (DPT), 54.215 tempat pemungutan suara (TPS), dan 37.089 calon kepala desa.

"Sementara itu, terdapat 47 kabupaten/kota yang menunda pelaksanaan pilkades karena beberapa sebab, termasuk karena level zona pandemi," kata dia, dilansir Antara, Kamis (3/2).

Yusharto mengapresiasi daerah yang telah melaksanakan pilkades. Ia berharap para kepala desa yang telah terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Kami sangat mengapresiasi kabupaten/kota yang telah melaksanakan pilkades, harapannya semoga diperoleh kepala desa yang amanah dalam mengemban tugasnya. Selanjutnya akan menyusul 153 kabupaten/kota yang menyusun rencana Pilkades 2022," ucapnya.

Menurut dia, proses pelaksanaan pilkades selama ini tidak hanya dipantau oleh Kemendagri melainkan juga kementerian/lembaga lainnya. Berbagai instansi tersebut di antaranya Polri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan lembaga lainnya. Keterlibatan berbagai pihak, lanjut dia, terutama untuk memantau penegakan protokol kesehatan selama pilkades berlangsung.

Pada forum tersebut, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Aferi Syamsidar Fudail menjelaskan, pelaksanaan pilkades berjalan dengan sukses dan lancar. Pilkades dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"(Bahkan tahapan) kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di desa," kata Aferi.