Kemendagri & sejumlah bank kerja sama akurasi data nasabah dari eKTP

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriannya akan bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP elektronik. Kerja sama itu dijalin dengan lembaga keuangan seperti Bank Mega, Bank DBS Indonesia, Bank Nusantara Parahyangan, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

"Kita jalin kerjasama ini karena ada data kependudukan yang tinggi di beberapa lembaga, kerjasama ini diharapkan ada jaminan akurasi yang dapat dipertangungjawabkan. Pemerintah mempunyai tanggung jawab kepada lembaga pemerintah dan swasta," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (20/9).

"Kerjasama ini sangat bermanfaat, dalam keakurasian data nasabah, mencegah manipulasi dan penyalahgunaan data, efisiensi dan meningkatkan layanan kepada nasabah. Kami harap, MoU ini awal untuk melanjutkan sinergi di bidang lainnya," imbuhnya.

Khusus perbankan, kata Tjahjo, kerjasama ini sebagai tindak lanjut MoU dengan Ororitas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang ingin semua lembaga keuangan punya akses dengan Kemendagri.

"Data ini adalah rahasia negara, di mana pemangku kebijakan dan kepentingan bisa akses data ini dengan baik," papar Tjahjo.

"Tugas pemerintah ingin berikan data satu, yakni data tunggal sehingga semua lembaga pemerintah bisa akses data ini. Jadi orang bisa dilihat rekam jejak orang tersebut," sambung dia.

Di tempat yang sama, Dirjen Dukcapil Zudan A. Fakhrulloh menambahkan, adanya e-KTP akan menjamin keamanan, lantaran e-KTP menjunjung asas ketunggalan data kependudukan.

"Pada saat ini sudah ada 65 lembaga yang mengakses data terus menerus baik data yang NIK maupun KTP elektronik, diharapkan diperbankan tidak ada kerancuan data. Hal ini akan menjamin ketunggalan data," jelas Zudan.

Zuhdan menambahkan, pemanfaatan data e-KTP ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan pada bank yang ditunjuk memanfaatkan data layanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, penegakan hukum yang semua datanya berasal dari Kemendagri.

"Perbankan akan dimudahkan dalam pencatatan dan data nasabah dan memperketat keamanan karena semua data sudah terintegrasi secara elektronik," tandasnya.