Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendes PDTT Gandeng BPH Migas Percepat Program BBM Satu Harga di Kecamatan 3T

Kemendes PDTT Gandeng BPH Migas Percepat Program BBM Satu Harga di Kecamatan 3T Kemendes PDTT Gandeng BPH Migas Percepat Program BBM Satu Harga di Kecamatan 3T. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang salah satu programnya yaitu melalui Mini SPBU untuk mempercepat program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di kecamatan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) yang belum memiliki penyalur.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyambut baik ide proaktif dari Kepala BPH Migas beserta jajarannya untuk membantu distribusi BBM di desa-desa dan mengadakan ketersediaan bahan bakar di desa-desa. Ia menjelaskan selama ini sudah ada kerjasama dengan Pertamina melalui Pertashop dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Exxon mobil dengan BUMDes.

"Kemendes PDTT sudah bekerjasama dengan Pertashop, dan Exxon tapi untuk BBM non subsidi dan ternyata sambutan masyarakat baik dan kalau sosialisasinya baik bisa membantu mengurangi subsidi minyak juga di desa-desa. Dengan adanya komitmen dari BPH Migas ini mudah-mudahan bisa lebih cepat karena masih banyak desa-desa yang memerlukan adanya case station, kalau itu bisa dipercepat mungkin pertumbuhan ekonomi di desa bisa lebih baik lagi," ujarnya saat menerima audiensi dari BPH Migas di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (24/7).

Orang lain juga bertanya?
kemendes pdtt gandeng bph migas percepat program bbm satu harga di kecamatan 3t©2019 Merdeka.com

Ia melanjutkan, selama ini masih ada yang harus menempuh jarak berkilo-kilo untuk mendapatkan bahan bakar. Beberapa daerah sudah dibantu dengan BBM satu harga.

"Kalau Kemendes PDTT lebih prioritas ke kerjasama dengan BUMDes untuk BBM yang non Subsidi sekaligus kita mengedukasi masyarakat yang mampu tidak perlu pakai BBM bersubsidi dan respon masyarakat cukup baik, seperti pilot project kita di Sukabumi, Purwakarta, dan Pandeglang. Kedepannya saya berharap di daerah-daerah 3T menjadi prioritas," terangnya.

"Jadi BUMDes dengan dana desanya bisa membuat mini station tersebut. Jadi saya sarankan untuk segera membangun itu untuk membantu masyarakat mendapatkan income untuk BUMDesnya dan membangun desa-desanya," ajaknya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengatakan sinergitas antara BPH Migas dan Kemendes PDTT untuk mewujudkan BBM satu harga sejalan dengan komitmen Presiden RI sampai 2024 itu di 500 lokasi. Menurutnya, terdapat 1.582 kecamatan 3T yang belum memiliki penyalur. Ditarget hingga 2024 akan terbangun 330 penyalur, sehingga, nantinya akan terdapat 1.252 total kecamatan 3T yang hingga 2024 belum memiliki penyalur.

"Masih ada 1.252 kecamatan yang belum ada sama sekali. Disinilah kita akan masuk, ada seperti Pertamina dengan Pertashop dan lain-lain, kita menghimbau badan usaha khususnya Pertamina maupun swasta berlomba-lomba membangun di 1.252 kecamatan 3T tadi. Kita mengutamakan mengisi kecamatan 3T untuk yang mini SPBU tapi skala keekonomian," ungkapnya.

Pihaknya berharap kebutuhan penyalur BBM di wilayah 3T dapat diperankan oleh BUMDes atau gabungan beberapa BUMDes dengan dana desa.

kemendes pdtt gandeng bph migas percepat program bbm satu harga di kecamatan 3t©2019 Merdeka.com

"Jadi BUMDes-BUMDes inilah nanti kita harapkan bisa lebih menjadi semacam investor untuk mini SPBU yang keekonomian tadi," tekannya.

Lanjutnya, Di Papua harga BBM sampai 100 ribu lebih. Tapi ini kalau dengan BBM satu harga semua belum mampu, tadi misal sampai 500 dulu, jika diasumsikan 500 selesai semua masih ada 1.252 kecamatan 3T yang belum ada. "Kita himbau Pertamina bangun Pertashop melalui BUMDes-BUMDes tadi dan swasta lainnya," pungkasnya.

Audiensi BPH Migas dengan Kemendes PDTT ini selajutnya akan dibentuk tim teknis, untuk mengetahui di daerah mana saja pilot project yang akan dilaksanakan. Diketahui sudah ada 7.000 desa mandiri yang dinilai sudah siap, kemudian terkait jumlah BUMDes dan jumlah desa kategori 3T akan dibahas lebih lanjut.

(mdk/paw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BPH Migas Pantau Pasokan BBM dan Kesiapan BBM Satu Harga Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya
BPH Migas Pantau Pasokan BBM dan Kesiapan BBM Satu Harga Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya

BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024

Baca Selengkapnya
Sejak 2017, Pertamina Salurkan 1,2 Juta KL BBM Satu Harga ke Seluruh Indonesia
Sejak 2017, Pertamina Salurkan 1,2 Juta KL BBM Satu Harga ke Seluruh Indonesia

Dengan adanya BBM Satu Harga ini masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM.

Baca Selengkapnya
Kado HUT RI ke-78, 29 Penyalur BBM Satu Harga Wilayah 3T Diresmikan Serentak
Kado HUT RI ke-78, 29 Penyalur BBM Satu Harga Wilayah 3T Diresmikan Serentak

Program BBM Satu Harga bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM.

Baca Selengkapnya
BBM Satu Harga Capai 573 Titik, Wujud Komitmen Ketahanan Energi Pemerintah
BBM Satu Harga Capai 573 Titik, Wujud Komitmen Ketahanan Energi Pemerintah

Pertamina, melalui Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian ESDM dan BPH Migas berhasil membuka 31 titik baru BBM Satu Harga

Baca Selengkapnya
BPH Migas dan Pemerintah Daerah Berkolaborasi Meningkatkan PAD dari Sektor BBM
BPH Migas dan Pemerintah Daerah Berkolaborasi Meningkatkan PAD dari Sektor BBM

Hal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.

Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga Resmi Operasikan 51 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Baru di Wilayah 3T
Pertamina Patra Niaga Resmi Operasikan 51 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Baru di Wilayah 3T

Beroperasinya 51 lembaga penyalur BBM Satu Harga baru ini menjadi wujud komitmen Pemerintah dalam memastikan energi yang berkeadilan

Baca Selengkapnya
Dorong Penyediaan BBM di Pedesaan, Pertashop Diharapkan Tetap Ada
Dorong Penyediaan BBM di Pedesaan, Pertashop Diharapkan Tetap Ada

Pertashop dinilai bisa menjadi solusi yang tepat bagi ekonomi pedesaan dan pelosok terpencil. Bahkan, Pertashop bisa mencegah arus urbanisasi besar-besaran.

Baca Selengkapnya
Akibat Ada Peristiwa Penembakan di Puncak Jaya Papua, Masyarakat Rela Antre Beli BBM Meskipun Mahal Rp100/Liter
Akibat Ada Peristiwa Penembakan di Puncak Jaya Papua, Masyarakat Rela Antre Beli BBM Meskipun Mahal Rp100/Liter

Warga Puncak Jaya mengalami kelangkaan BBM karena adanya penembakan oleh KKB dan jalanan yang terputus akibat longsor.

Baca Selengkapnya
Khofifah: Malu, Orang Mampu Kok Gasnya Ada Tulisan 'Hanya untuk Masyarakat Miskin'
Khofifah: Malu, Orang Mampu Kok Gasnya Ada Tulisan 'Hanya untuk Masyarakat Miskin'

Khofifah mengatakanm asih banyak kalangan mampu namun masih menggunakan elpiji 3 kilogram ini..

Baca Selengkapnya
Bukan Pasokan, Ini Alasan Langkanya Elpiji 3 Kg Versi Kementerian ESDM
Bukan Pasokan, Ini Alasan Langkanya Elpiji 3 Kg Versi Kementerian ESDM

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, jumlah alokasi untuk LPG bahkan mengalami kenaikan untuk tahun ini.

Baca Selengkapnya
LPG 3 Kg Langka di Kalimantan Timur, Pertamina Tambah Stok 43.000 Tabung
LPG 3 Kg Langka di Kalimantan Timur, Pertamina Tambah Stok 43.000 Tabung

Tabung gas bersubsidi tersebut disebar ke Balikpapan sebanyak 32.000 tabung dan 11.000 tabung ke Samarinda.

Baca Selengkapnya
Perjanjian Kerja Sama Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi Difinalisasi BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Barat
Perjanjian Kerja Sama Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi Difinalisasi BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Barat

Secara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.

Baca Selengkapnya