Kemhan sebut bocornya surat pemecatan Prabowo urusan BIN

Merdeka.com - Tersebarnya surat pemberhentian Prabowo Subianto di media sosial diakui bukan menjadi urusan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Sisriadi mengatakan, penyelidikan soal bocornya surat rekomendasi DKP tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

"Ini kan bukan domain Kementerian Pertahanan. Ini domainnya BIN. Iya ini domainnya domain BIN kalau gini-gini," tegas Sisriadi di Kemhan, Jakarta, Rabu (11/6).

Dia menjelaskan, penyelidikan surat rekomendasi untuk memecat Prabowo tersebut merupakan kewenangan BIN untuk mengungkap pelakunya. Apalagi, surat tersebut merupakan rahasia negara milik militer.

"Bukan kata harusnya (BIN ikut menyelidiki bocornya surat DKP Pemecatan Prabowo). Tapi itu domain BIN. Untuk mengatasi masalah ini. Iya itu saja. Memang domian BIN untuk masalah kerahasiaan negara," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan, bocornya Surat DKP tentang pemecatan Prabowo adalah tanggung jawab Markas Besar TNI. Dia pun menyebut, Mabes TNI harus mengevaluasi kebocoran tersebut.

"Pihak berwenang harus evaluasi itu. Dokumen-dokumen itu tidak boleh bocor pada mereka yang tidak berkepentingan. Yang memiliki itu, mungkin di Mabes TNI. Mereka harus evaluasi itu semua," kata Marciano usai menghadiri pelantikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Istana Negara, Senin (9/6).

Surat rekomendasi pemecatan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari TNI. Dalam surat yang diterima redaksi merdeka.com, surat itu dibuat dengan kop Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Perwira bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP.

Surat ditetapkan tanggal 21 Agustus 1998 oleh DKP yang diketuai Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat. (mdk/dan)