Kena OTT kasus suap, Irjen Kemendes langsung dicopot & besok diganti

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Sugito sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Minggu (28/5) Sugito dipastikan dicopot dari jabatannya dan langsung dicari penggantinya.

"Besok pagi akan kita cari siapa yang ganti," kata Menteri Desa Eko Putro Sandjojo dalam pernyataan pers di Kantornya, Sabtu (27/5).

Eko menjelaskan apabila nanti Sugito tak terbukti bersalah dalam kasus ini, maka ia akan kembali menjabat dalam jabatan semula termasuk hak-haknya akan dikembalikan pula.

"Otomatis kalau sudah tersangka secara aturan harus diganti. Tapi nanti kalau memang terbukti tidak bersalah hak-haknya akan kita kembalikan lagi," katanya.

Dalam OTT ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Di antaranya dua orang dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dua orang pejabat BPK.

"KPK menetapkan 4 tersangka, SGT Irjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan JDT pejabat eselon tiga di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5).

KPK juga menetapkan RS yang merupakan eselon satu di BPK sebagai tersangka. Selanjutnya ALS salah seorang auditor di BPK juga ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Laode, setelah dilakukan pemeriksaan, SGT dan JDT dianggap sebagai pemberi suap agar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan opini WTP dari BPK. Selaku pemberi suap, SGT dan JDT disangka pasal 5 ayat 1 huruf a dan b kemudian pasal 13 UU Nomor 31 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan penerima suap, RS dan ALS yang merupakan pejabat BPK disangka melanggar pasal 12 huruf a dan b, pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Uang sebesar Rp 40 juta disita KPK terkait kasus ini. Uang itu diduga merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp 240 juta, dimana Rp 200 juta sudah dibayarkan pada awal Mei 2017.

KPK juga menyita uang Rp 1,145 miliar dan USD 3 ribu dari brankas di salah satu ruangan di BPK. Namun peruntukan uang itu masih didalami apakah terkait dalam kasus ini.

Uang itu dimaksudkan agar Kemendes PDTT mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016.