Kepala BP2MI Minta P3MI dan Lembaga Pendidikan Kolaborasi Tingkatkan SDM PMI
Benny menyinggung pertanyaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 Agustus 2023.
Benny mendorong agar dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengkaji tentang skema G to G yang sedang aktif pada saat ini. Termasuk mengevaluasi pembebasan biaya penempatan.
Kepala BP2MI Minta P3MI dan Lembaga Pendidikan Kolaborasi Tingkatkan SDM PMI
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani meminta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pendidikan bekerja sama untuk meningkatkan SDM Pekerja Migran Indonesia.
“Tiga pihak yang harus berkolaborasi secara solid, di antaranya Negara, P3MI atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan Lembaga Pendidikan, akan kita dalami batas kewenangan mereka. Kemudian rumuskan, apa sikap BP2MI untuk meningkatkan tata kelola yang masih terkendala. Misalnya, apakah pendidikan vokasi perlu diwajibkan?" kata Benny, di Command Center BP2MI, Rabu, (24/4).
Benny menyinggung pertanyaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 Agustus 2023. Saat itu, Jokowi mempertanyakan rendahnya jumlah penempatan PMI. Padahal, peluang kerja atau job order di luar negeri cukup tinggi.
“Presiden Jokowi bertanya, apakah SDM calon pekerja migran Indonesia secara keahlian dan keterampilan masih kurang? Siapa yang bertanggung jawab atas hal itu?” ujar Benny.
Mengacu pada data Pusat Data dan Informasi BP2MI 2021, terdapat peluang kerja sebanyak 500 ribu lebih. Sedangkan penempatan PMI hanya kurang lebih 72.000.
Kemudian, di tahun berikutnya terdapat 1,3 juta peluang kerja. Namun, jumlah penempatan PMI hanya sebanyak 200 ribu saja.
Lalu, pada tahun 2023 terdapat 1,4 juta peluang kerja dengan penempatan PMI hanya 240 ribu.
"Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerja migran Indonesia hanya dapat memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri sebanyak 16% dari total peluang kerja di luar negeri. Ketimpangan tersebut menjadi pertanyaan Presiden. Apa yang menyebabkan pekerjaan luar negeri tidak dapat diraih? Sedangkan banyak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri,"
ujar Benny.
merdeka.com
Benny menjelaskan tentang diagram Revolusi Ketenagakerjaan PMI. Menurutnya para stakeholder, yakni lembaga negara pemegang kewenangan yang bertindak sebagai regulator (Kemnaker, Kemenlu, BP2MI, dan sebagainya) harus konsisten. Begitu pula P3MI, LPK, dan Lembaga Pendidikan.
Benny kemudian menyinggung data-data resmi PMI pada masing-masing lembaga negara berwenang. Dia menyebut, meskipun masih belum sempurna, tetap dapat menggambarkan pemetaan kecenderungan PMI.
"Kita masih tidak punya data dari masing-masing P3MI terkait skema Private to Private (P to P) maupun skema lainnya. Ini tugas yang harus dirampungkan. Pemetaan data total ini yang diinginkan Presiden Jokowi untuk dikaji," ujar Benny yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura ini.
Benny mendorong agar dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengkaji tentang skema G to G yang sedang aktif pada saat ini. Termasuk mengevaluasi pembebasan biaya penempatan.
"Saya berharap segera dilakukan FGD terkait hal ini. Paling tidak, jika berbagai kendala tersebut masih belum mendapatkan titik temu dan penyelesaian, sejarah akan mendokumentasikan apa saja perjuangan yang dilakukan BP2MI selama ini,"
kata Benny menutup.
merdeka.com
