Khofifah Janjikan Kuota 5 Persen untuk Anak Buruh Masuk SMA Gratis SPP

Merdeka.com - May Day 2019 menjadi hari istimewa bagi buruh di Jawa Timur. Sebab Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberi kado berupa kuota 5 persen masuk SMA/SMK Negeri bagi anak-anak buruh kurang mampu.

"Kami ingin memberikan hadiah pada keluarga buruh, pekerja yang tidak mampu, dan juga yang difabel, bahwa kita ada kuota 5 persen, khusus bagi anak-anak mereka yang akan masuk ke SMA/SMK negeri di seluruh Jatim," kata Khofifah di hadapan ribuan buruh yang menggelar aksi May Day di depan kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (1/5).

Dijelasan Khofifah, anak-anak buruh di Jawa Timur yang kelas 3 SMP atau MTs, bisa memanfaatkan kuota khusus 5 persen ini untuk bisa masuk ke SMA/SMK Negeri. "Kuota khusus 5 persen ini akan kita luncurkan besok saat Hardiknas," janji mantan Menteri Sosial ini.

Menurutnya, pemberian kuota khusus untuk keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas ini, sudah sesuai aturan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Syarat memperoleh kuota khusus ini tidaklah rumit. Cukup menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat tidak mampu, atau bisa juga dengan kartu penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Dengan adanya kuota masuk SMA/SMK Negeri ini, kata Khofifah, akan mempermudah anak-anak buruh atau pekerja tidak mampu untuk masuk pendidikan berkualitas.

Apalagi, mulai tahun ajaran baru di bulan Juli 2019, akan diterapkan sekolah gratis untuk SMA/SMK Negeri se-Jawa Timur. "Jadi sudah enggak pakai SPP. Maka, mereka akan mendapatkan dan menguasai pendidikan yang sesuai revolusi industri 4.0"” ucapnya.

Selain memberikan kuota khusus ini kepada anak buruh tidak mampu, Khofifah juga menampung 9 poin tuntutan para buruh, yaitu yang pertama adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan pencabutan Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih biaya.

Poin kedua, gubernur akan membuat permohonan ke Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan revisi Surat Edaran (SE) MA Nomor 3 Tahun 2018 terkait Rumusan Hukum Kamar Perdata.

Ketiga, merekomendasikan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk perubahan Komponen Hidup Layak (KHL) terhadap komponen pengupahan di 2020.

Yang keempat, penetapan UMSK 2020 harus berpedoman pada usulan kabupaten/kota, dan gubernur akan membuat SE ke kabupaten/kota untuk usulan tersebut.

Poin kelima, menegur perusahaan yang tidak memberikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kepada buruh. Keenam, menertibkan PKWT dan tegas terhadap outsourching yang melanggar aturan terkait pekerja harian atau lepas.

Ketujuh, membuat Badan Pengawasan Rumah Sakit (BPRS). Kemudian yang kedelapan, berkomitmen untuk memperbaiki sistem pengawas tenaga kerja, dan yang kesembilan, adalah membuat regulasi jaminan pesangon terhadap buruh yang di-PHK. "Akan ada tim yang membahas ini secara detail," ucap Khofifah.

Jadi, masih kata Khofifah, misalnya kalau soal revisi PP Nomor 78 Tahun 2015, "Kita tidak ingin hanya usul revisi saja, tapi harus dibuat pointer mana-mana yang ingin direvisi sesuai aspirasi para pekerja, dan itu akan dibahas tim," tandas Khofifah.

Dalam aksinya, para buruh juga menggelar istigasah serta dan makan nasi tumpeng bersama Khofifah. Para buruh dari berbagai elemen se-Jawa Timur ini juga dihibur penyanyi dangdut Pantura, Tasya Rosmala.

Di atas mobil komando, Tasya mengajak para buruh bernyanyi dan berjoget bareng usai menggelar tasyakuran. Suasana makin meriah saat beberapa buruh menyalakan flare warna hijau dan merah sambil menikmati lagu-lagu yang dinyanyikan Tasya di atas mobil komando.

Usai tiga lagu dituntaskan Tasya, salah seorang koordinator buruh mengajak untuk melanjutkan aksi dan berorasi secara bergantian.

"Nyanyinya cukup! Ini acaranya pekerja, nanti saja dilanjut kalau sudah bubar," kata salah satu koordinator buruh dalam logat Suroboyoan.