Kortas Tipikor Polri Geledah Gedung HK Tower terkait Korupsi Proyek Pabrik Gula PTPN XI
Polri meinlai ada sejumlah kejanggalan dalam proyek dengan total nilai proyek mencapai Rp716,6 miliar.
Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melakukan penggedelahan di gedung HK Tower. Penggeledahan tersebut dibenarkan Wakakortas Tipikor Brighen Arief Adiharsa.
Menurut Arief, penggedelahan tersebut terkait kasus korupsi pembangunan dan modernisasi pabrik gula Assembagoes di Situbondo, milik PTPN XI.
"Iya betul," singkat Arief saat dikonfirmasi, Kamis (20/2).
Penggeledahan untuk mencari barang bukti terkait dengan dugaan korupsi karena adanya kejanggalan dalam proyek itu. Penggeledahan itu sudah berlangsung sejak pukul 10.00 WIB.
"Lagi sedang berjalan, sedang berlangsung," ucapnya.
Terpisah, Kakortastipidkor Polri, Irjen Pol. Cahyono Wibowo mengatakan, kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.
Proyek pengembangan PG Assembagoes, yang dicanangkan sebagai program strategis BUMN pada 2016, mendapatkan pendanaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp60 miliar dan pinjaman lebih dari Rp462 miliar. Total nilai proyek mencapai Rp716,6 miliar.
Irjen Cahyono mengungkapkan ada sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut. Kontraktor utama proyek, KSO Wika-Barata-Multinas, diduga tidak melibatkan ahli teknologi gula. Akibatnya, proyek gagal memenuhi sejumlah target teknis. Kapasitas giling jauh di bawah target, kualitas gula di bawah standar, dan produksi listrik untuk ekspor tidak tercapai. Hal ini mengakibatkan kerugian signifikan bagi keuangan negara.
PTPN XI akhirnya memutuskan kontrak dengan KSO Wika-Barata-Multinas pada 2022 karena kegagalan memenuhi persyaratan kontrak. Menariknya, pembayaran yang telah dilakukan oleh PTPN XI kepada kontraktor mencapai 99,3% dari total nilai kontrak.
Penyidik Kortastipidkor telah memeriksa 49 saksi dari berbagai pihak terkait, termasuk PTPN XI dan KSO Wika-Barata-Multinas. Proses penyidikan akan terus berlanjut sesuai prosedur hukum, dengan koordinasi bersama jaksa penuntut umum dan pihak-pihak terkait untuk memastikan penyelesaian kasus yang transparan dan akuntabel. Polri berkomitmen mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dan memastikan kerugian negara dapat dipulihkan.
Kasus ini menjadi sorotan mengingat besarnya dana negara yang terlibat. Polri menekankan komitmennya untuk menindak tegas pelaku korupsi dan melindungi aset negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam penanganan kasus ini agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
