Follow
KPK perpanjang Mou dengan Malaysia Anti-Corruption Commission
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang Memorandum of Understanding (MoU) berkaitan dengan pemberantasan korupsi bersama Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC).
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan pertemuan tersebut guna memperbarui perjanjian sebelumnya. Dia menyebut terdapat beberapa penyempurnaan dalam perjanjian itu.
"Kemudian yang tidak kalah pentingnya akan membantu kita di dalam tugas-tugas kita di dalam masing-masing kita juga akan melakukan join investigation," kata Agus di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (5/11/2018).
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Apa tujuan kerja sama KKP dan MSC? Kerja sama kedua pihak yang telah dirintis sejak tahun 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) menjamin ketertelusuran sekaligus keberlanjutan sumber daya perikanan, khususnya ikan konsumsi.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Kenapa kerja sama KKP & MSC penting? Budi mengatakan, selama periode tersebut, lebih dari 400 pemangku kepentingan di Indonesia telah menjalani bimbingan teknis terkait standar perikanan berkelanjutan dan standar rantai pengawasan yang diakui global.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Dia menjelaskan nantinya KPK dan MRCC akan saling bekerjasama terkait kasus. Tak hanya itu, kedua negara juga saling belajar mengenai hal-hal yang telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi.
"Malaysia ini juga sudah juga melakukan pelatihan internasional yang bagian dari pelatihan itu akan diberikan anti korupsi," ucapnya.
Selanjutnya, Agus menyebut Malaysia juga melakuan studi dan pendalamanan mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Malaysia baru akan menerapkan LHKPN di negaranya.
"Malaysia juga akan studi banding dengan LHKPN, kita akan kerjasamakan. Kita akan beri informasi pada mereka. Mudah-mudahan kerja sama ini akan berjalan lebih baik," jelasnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Nota kesepahaman juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KY dan KPK dalam koridor kewenangan masing-masing.
Baca Selengkapnya
"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca Selengkapnya
Setelah supervisi selesai dilaksanakan, KPK akan menyampaikan hasilnya beserta rekomendasi kepada Polri dan/atau Kejaksaan.
Baca Selengkapnya
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya
Kejagung berkoordinasi lintas instansi dalam menangani perkara ini.
Baca Selengkapnya
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnya
Boyamin memandang proses penegakan hukum di KPK dan Polda Metro Jaya harus berjalan secara beriringan.
Baca Selengkapnya
Kapolri Sigit datang bersama jajarannya sekitar pukul 12.07 WIB.
Baca Selengkapnya
Menurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca Selengkapnya