Kuasa hukum Anies-Sandi curhat polisi tebang pilih selesaikan kasus

Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen meminta aparat penegak hukum bersikap netral dan tidak berat sebelah dalam menyelesaikan masalah hukum. Dia mengeluhkan, kasus penggelapan uang dari hasil penjualan tanah yang menyeret nama Sandiaga Uno sangat cepat diproses. Namun giliran pihaknya melaporkan kasus tertentu terkait pidana pilkada, justru tidak diproses.

"Kami juga merasa pernah melaporkan sesuatu kok nggak pernah ditanggapi sampai sekarang. kita pernah lapor lurah (Ciracas) misalnya, sampai sekarang kita tidak pernah dipanggil untuk didengarkan keterangannya. Kita juga pernah laporkan Chiko ke Polda Metro Jaya. Haris kita pernah laporkan juga yang di mana paslon kami baik Mas Anies atau Bang Sandi menjadi korban. Polisi kok terkesan lambat, terkesan abai, terkesan diam," kata Yupen di Pos Pemenangan Anies-Sandi di Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (20/3) malam.

Yupen mempertanyakan posisi kepolisian dalam menyelesaikan laporan yang masuk. Dia curiga polisi telah ditunggangi kepentingan politik. "Apakah kemudian polisi hari ini sudah menjadi alat kepentingan politik kelompok tertentu?" tanyanya.

Terlepas dari itu, pihaknya yakin jika calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang diusung Gerindra dan PKS tidak terlibat dalam kasus penggelapan uang hasil jual beli tanah. Pihaknya akan kooperatif dan siap menghadapi proses pemeriksaan.

"Beliau (Sandiaga) akan menghadapi kasusnya dan mudah-mudahan nanti untuk kasusnya sendiri teman-teman akan diberitahukan langsung oleh baik oleh Bang Sandi, maupun oleh kita, maupun juga nanti dari kepolisian, sebenarnya bagaimana posisi bang sandi dalam kasus ini, biar clear. Tapi clue-nya kita kasih tahu bahwa beliau sama sekali tidaklah terlibat baik itu dalam melakukan apa yang berkaitan dengan tanah maupun yang melakukan penggelapan atas uangnya," ucapnya.