Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Hendropriyono lega, pengurus PKPI dipajang di website KPU

Kubu Hendropriyono lega, pengurus PKPI dipajang di website KPU PKPI deklarasi dukung Jokowi. ©2017 merdeka.com/rendi perdana

Merdeka.com - Kisruh dualisme kepengurusan di tubuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah berakhir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengakui legalitas PKPI dengan ketua umum AM Hendropriyono hasil kongres di Hotel Millenium Jakarta pada Agustus 2016 lalu.

Tak hanya itu, dengan berpatokan dengan SK Menteri Hukum dan HAM, KPU akhirnya memenuhi janjinya untuk menayangkan kepengurusan PKPI. Ini dibuktikan dengan memuat kepengurusan partai yang didirikan Alm Jenderal Edy Sudrajat dan Jenderal Try Sutrisno itu yang saat ini dipimpin Ketua Umum Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono dan Sekjen Imam Anshori Saleh.

"Ini melegakan kami, karena selama ini saya kewalahan menjawab komplain kader-kader partai di daerah tentang ketidaksinkronan antara SK Menkumham dengan website KPU," kata Imam Anshori, Selasa (20/6).

Menurut Imam, dengan dimuatnya kepengurusan AM Hendropriyono tersebut, artinya tugas pengurus lama sudah selesai dan sudah beralih secara konstitusional. Sekjen PKPI yang juga doktor Hukum Tata Negara itu menambahkan, jika ada pihak yang menggugat lewat PTUN, maka hal itu tak memahami hukum dan tanpa memiliki legal standing alias nekad menggugat.

"Saya yakin majelis hakim PTUN sangat paham soal itu. Mestinya malah gugatan itu sudah harus ditolak di saat sidang awal, karena jelas-jelas kualitas penggugatnya seperti itu," jelas Imam.

Dengan ditayangkannya kepengurusan PKPI di website KPU, tegas Imam, kader di mana pun dan juga masyarakat tidak perlu ragu lagi bahwa PKPI hanya satu. Yaitu di PKPI di bawah kepemimpinan AM Hendropriyono berdasarkan legalitas pengakuan dari Kemenkumham dan KPU.

"Undang-Undang tentang Parpol menyatakan kepengurusan parpol yang sah adalah yang terakhir memperoleh SK Menkumham. Dalam konteks PKPI ya kepengurusan di bawah Pak Hendro," tegasnya.

Imam menjelaskan, PKPI telah mendapatkan legalitas SK Kemenkumham Nomor M-HH.01.AH.11.01 Tahun 2017 yang mengesahkan kepengurusan partai. Keputusan itu mengakui keabsahan kepengurusan PKPI dengan Ketua Umum Hendropriyono dan Sekretaris Jenderal Imam Anshori Saleh.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Sebetulnya Tidak Ada Koalisi dan Oposisi
PDIP Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Sebetulnya Tidak Ada Koalisi dan Oposisi

Plh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan alias Aher menyatakan tidak masalah PDIP bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM)

Baca Selengkapnya
VIDEO: Gerindra Panas Dengar Hasto PDIP Soal Kartu Truf Ketum Partai, Tantang Dibuktikan!
VIDEO: Gerindra Panas Dengar Hasto PDIP Soal Kartu Truf Ketum Partai, Tantang Dibuktikan!

Ahmad Muzani meminta agar Hasto membuktikan sosok para ketua umum tersebut

Baca Selengkapnya
Cak Imin Serahkan ke Prabowo soal Jatah Menteri: Secara Moral Kami Tak Punya Kewajiban Bahas Kabinet
Cak Imin Serahkan ke Prabowo soal Jatah Menteri: Secara Moral Kami Tak Punya Kewajiban Bahas Kabinet

Cak Imin mengaku tidak punya kewajiban untuk membahas jatah menteri.

Baca Selengkapnya
PKB DIY Dukung Cak Imin Kembali Jadi Ketum, Ini Tiga Alasannya
PKB DIY Dukung Cak Imin Kembali Jadi Ketum, Ini Tiga Alasannya

Langkah tersebut diputuskan dalam rapat pleno DPW PKB DIY yang dihadiri para pengurus baik jajaran Dewan Syuro maupun Tanfidz, badan otonom dan lembaga.

Baca Selengkapnya
Dikeroyok Koalisi Besar, PDIP: Muncul Gerakan Rakyat Dukung Ganjar Pranowo
Dikeroyok Koalisi Besar, PDIP: Muncul Gerakan Rakyat Dukung Ganjar Pranowo

Dukungan gerakan rakyat akan memperbesar peluang Ganjar menang.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Minta Kapolri Tindak Tegas Muktamar PKB Ilegal: Hanya Ada Satu di Bali
Cak Imin Minta Kapolri Tindak Tegas Muktamar PKB Ilegal: Hanya Ada Satu di Bali

Cak Imin berharap Muktamar PKB ilegal perlu dibubarkan karena kepengurusan yang sah adalah yang diketuai olehnya.

Baca Selengkapnya
FOTO: Melihat Momen Pelantikan Anggota KPU untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Ambil Sumpah Jabatan di Jakarta
FOTO: Melihat Momen Pelantikan Anggota KPU untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Ambil Sumpah Jabatan di Jakarta

Pelantikan anggota KPU dalam rangka persiapan Pemilu 2024 ini dilakukan untuk masa bakti 2023-2028.

Baca Selengkapnya
KPU Tunggu PSI Serahkan Surat Keputusan Penetapan Ketum Kaesang oleh Kemenkumham
KPU Tunggu PSI Serahkan Surat Keputusan Penetapan Ketum Kaesang oleh Kemenkumham

Sebagai informasi, Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), baru saja ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca Selengkapnya
Jazilul Fawaid Klaim Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali Sudah Disahkan Kemenkum HAM
Jazilul Fawaid Klaim Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali Sudah Disahkan Kemenkum HAM

Gus Jazil yakin tidak ada Muktamar PKB lain yang bisa dianggap legal kecuali yang berlangsung di Bali 24-25 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Menangkan Andika-Hendi, Megawati Pimpin Konsolidasi Internal di Jateng
Menangkan Andika-Hendi, Megawati Pimpin Konsolidasi Internal di Jateng

Puan memastikan PDIP berkonsentrasi pada pilkada di seluruh daerah. Menurut dia, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Gerindra Benarkan PDIP Tak Setor Nama Kader di Kabinet Prabowo: Tidak Berarti Oposisi
Gerindra Benarkan PDIP Tak Setor Nama Kader di Kabinet Prabowo: Tidak Berarti Oposisi

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan PDIP tak menitipkan kadernya di kabinet Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
PDIP Jawab Alasan Siapkan Gibran Anak Jokowi jadi Pemimpin Masa Depan
PDIP Jawab Alasan Siapkan Gibran Anak Jokowi jadi Pemimpin Masa Depan

Aria Bima juga membantah anggapan jika partainya mengabaikan partai-partai kecil.

Baca Selengkapnya