Lepas jabatan, tanggung jawab SBY soal orang hilang belum usai

Merdeka.com - Menyingkapi pernyataan Kivlan Zen pada debat di salah satu TV swasta mengenai aktivis 1997/1998, 28 April lalu, forum mahasiswa Ciputat melakukan diskusi mempertanyakan kembali nasib orang hilang dengan tema 'fakta atau fitnah?'.

Bertempat di Whiz Hotel, Cikini, Jakarta pusat, empat pembicara dihadirkan kompak mengatakan bahwa 16 tahun sejarah berlalu adalah merupakan fakta. Mereka mendesak untuk menyelesaikan kasus orang hilang tersebut.

Salah satu pembicara Taufik Bashari dengan tegas menyatakan ini merupakan tugas pemerintah SBY. Sebab, sepanjang pemerintahannya, SBY pernah berjanji untuk mengusut kasus penculikan yang dilakukan Tim Mawar dari TNI.

"Pemerintah SBY masih punya tanggung jawab untuk mencari kepastian orang hilang. Kalau meninggal dimana kuburannya, kalau masih hidup dimana," kata Taufik, Minggu (8/6).

Taufik menyatakan, presiden sebagai penguasa tertinggi saat ini, jika berniat menelusuri pasti akan menemukan jawabannya. "Tinggal memerintahkan saja, SBY punya segalanya untuk hal itu."

Lebih jauh, Taufik pun menyatakan bahwa ini merupakan utang sejarah yang harus diselesaikan Pemerintah SBY sebelum menutup pemerintahannya. Termasuk menggiring para pelakunya hingga ke pengadilan.

"Membawa orang-orang dan otak dari peristiwa tersebut sampai ke pengadilan,"

Taufik menyebutkan, mau Pilpres ataupun tidak, ini harus diselesaikan. "Ini bukan Isu politik yang disebut muncul tiap lima tahun, tapi ini isu hukum yang tiap detik muncul."

Sementara itu, Mugiyanto memberi kesaksiannya pada kasus orang hilang. "Ini bukan semata-mata untuk keluarga korban. Tapi mengutip dari salah satu ibunda korban yang mengatakan, bahwa tidak ingin ada Rian-Rian lainnya, saya akan cari Rian sampai saya meninggal," ujarnya.

Mugiyanto pun menyebutkan, ada 23 korban dalam peristiwa itu, 13 orang hilang, 1 orang meninggal, dan 9 orang dilepaskan. Hadir dalam pembicaraan ini Syamsul Jalal, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Mugiyanto, mantan anggota Komnas HAM Syamsudin, dan Taufik Bashara. (mdk/tyo)