Lindungi TKI dari hukuman mati, pemerintah harus tempuh 5 cara ini

Merdeka.com - Migrant Care meminta pemerintah menyelamatkan buruh migran Indonesia dari hukuman mati. Caranya dengan menyediakan kebijakan yang melindungi para pahlawan devisa tersebut.

Ketua Migrant Care Anis Hidayah menyebutkan ada lima upaya yang mesti dilakukan untuk melindungi dan mencegah hukuman mati kepada buruh migran. Pertama, adalah penghapusan hukuman mati.

"Pemberlakuan hukuman mati memperlemah penegakan hak asasi manusia, juga melemah posisi Indonesia dalam menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) terutama buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri sehingga hukuman mati perlu dihapuskan karena sebagai kekuatan diplomatik ekstra dalam membebaskan buruh migran dari hukuman mati," kata Anis di Jakarta, Sabtu (10/10).

Kedua, kata dia, pemerintah harus melakukan revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini sebagai bentuk mencegah kerentanan buruh migran dari ancaman hukuman mati.

"Perubahannya dengan perspektif UU sesuai dengan HAM dan penghormatan perempuan, memastikan skema migrasi yang aman melalui pelayanan pemerintah dari desa, sistem pengawasan yang integratif pada keseluruhan proses migrasi, serta penyediaan akses atas keadilan," terangnya kepada awak media.

Ketiga, pemerintah harus segera berpikir ulang atas kebijakan moratorium atau penundaan penempatan buruh migran ke 21 negara Timur Tengah. Sebab, moratorium akan menghambat hak warga negara untuk berimigrasi.

Selanjutnya, yang keempat, pemerintah mesti mengambil langkah-langkah strategis di bawah pimpinan presiden selaku kepala negara dan pemerintah untuk menyelamatkan buruh migran Indonesia dari hukuman mati.

"Pemerintah mesti menyediakan mekanisme rehabilitasi bagi buruh migran yang telah berhasil dibebaskan dari hukuman mati dan keluarga buruh migran paksa eksekusi mati."