Luhut: Presiden Jokowi jangan direcoki hal yang enggak jelas
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan mendukung langkah Presiden Joko Widodo jika ingin datang ke DPR menjelaskan pembatalan pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Luhut yakin, hal ini akan menjadi hal baik hubungan antara eksekutif dan legislatif.
"Asal dengan spirit yang baik saya kira tidak ada masalah, presiden juga akan menjelaskan yaitu sah aja, kewenangan hak prerogatif presiden. Tapi dengan kearifan semua pemimpin pasti akan dapat jalan keluar yang baik," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/3).
Luhut menegaskan, pertemuan presiden dan pimpinan DPR akan dibingkai santai. "Oh enggak apa-apa kalau beliau mau datang minum teh ke sana kan enggak masalah," ujarnya.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Budi Arie menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.'Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,' kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
Menurut Luhut, Presiden Jokowi tak mempersoalkan jika utusannya ditolak DPR. Presiden berencana mengutus 2 menterinya yakni Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno dan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk menjelaskan alasan pembatalan pelantikan Budi Gunawan.
"Presiden kita inikan orangnya rileks saja. Beliau tidak punya beban apa-apa. Beliau hanya mengatakan saya berbuat yang terbaik buat negeri ini. Kita dukunglah beliau. Jangan terecoki dengan hal-hal yang enggak jelas saja," ujarnya.
Seperti diketahui, Jokowi telah membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan karena tersangkut kasus hukum. Jokowi kemudian menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai penggantinya. Kabarnya, banyak fraksi di DPR akan menjegal pencalonan Komjen Badrodin. Mereka meminta agar Jokowi terlebih dahulu menjelaskan alasan pembatalan Komjen Budi Gunawan.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi hanya memberi tanggapan singkat saat disinggung mengenai Pilkada Jateng.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaDisinggung soal arah dukungan Jokowi, Puan meminta awak media bertanya kepada presiden langsung.
Baca SelengkapnyaLuhut mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merespons ramai tudingan Presiden Jokowi soal menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaAhmad Luthfi menegaskan masih menunggu sertijab di Polda Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaProjo Ungkap Sosok Orang Toxic yang Dipesankan Luhut ke Prabowo
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.
Baca SelengkapnyaAhmad Luthfi pernah menjabat Wakapolres Surakarta pada tahun 2011 silam. Kala itu, Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo.
Baca SelengkapnyaJokowi memanggil kepala kedua lembaga, Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjelaskan polemik tersebut
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca Selengkapnya