Lukas Enembe Jadi Tersangka dan Dicekal, 100 Pengacara Pertimbangkan Praperadilan

Merdeka.com - Tim kuasa hukum Lukas Enembe terus memperjuangkan agar Gubernur Papua yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi itu dapat berobat ke luar negeri. Mereka bahkan berencana menempuh langkah praperadilan jika cekal terhadap kliennya tidak dicabut.

Saat ini, tim kuasa hukum berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang telah mengeluarkan surat pencekalan atau melarang Gubernur Papua Lukas Enembe bepergian ke luar negeri atas pengajuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 September 2022.

Salah seorang kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin mengatakan, pihaknya terus melakukan langkah-langkah komunikasi dengan Ditjen Imigrasi untuk bisa mengizinkan kliennya ke luar negeri, bahkan sudah melaporkan kepada penyidik KPK agar Lukas Enembe bisa berobat ke Singapura atau Filipina sesuai rekomendasi dokter pribadi.

"Kami terus berkomunikasi dengan pihak Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat izin Lukas Enembe berobat keluar negeri," kata Aloysius Renwarin, Rabu (14/9).

"Surat keterangan dari RSUD Dok II Jayapura oleh Dokter Anton Mote bahwa hasil pemeriksaan medis Pak Gubernur dalam keadaan sangat sakit berat dan harus berobat ke rumah sakit rujukan di Singapura dan Filipina," sebut Renwarin.

Siap Diperiksa jika Sudah Sehat

Dijelaskan, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku siap diperiksa jika dalam keadaan sehat. Dia akan menghadap penyidik KPK untuk memberikan keterangan.

"Hasil koordinasi dari Ditjen Imigrasi juga masih komunikasi pimpinan KPK untuk melihat dari sisi HAM sangat penting karena Pak Gubernur Lukas Enembe dalam keadaan sakit dan susah berkomunikasi sehingga harus berobat keluar negeri," tuturnya

Secara pandangan mata, sebut Renwarin melihat Gubernur Lukas Enembe benar-benar sakit. "Jadi kita harap Ditjen Imigrasi dan KPK hargai hak asasi sehingga Pak Lukas Enembe bisa berangkat berobat ke luar negeri," ujarnya.

"Biasa dalam proses penyidikan itu pertanyaan pertama apakah anda dalam keadaan sehat?, Pertanyaan pertama ini kita harus pastikan bahwa Pak Gubernur dalam keadaan benar-benar sehat baru menghadap penyidik KPK," tegasnya.

Jika KPK dan Imigrasi tetap tidak mencabut surat pencekalan, kata Alo, pihaknya bakal memprapradilankan KPK. Namun mereka masih diskusi dengan berbagai pihak, termasuk para ahli, untuk mengetahui untung rugi prapradilan ini.

"Yang jelas sampai hari ini kami pikir untuk prapradilan KPK, tapi kita masih diskusi dengan para ahli hukum pidana, kami kerja dengan tim besar, 100 pengacara nasional maupun lokal Papua dan para ahli siap bekerja mengawal Gubernur Lukas Enembe," pungkasnya. (mdk/yan)