MA diminta prioritaskan penanganan kasus-kasus besar

Merdeka.com - Mahkamah Agung diminta membuat skala prioritas penanganan kasus-kasus besar yang menyangkut administrasi hukum. Ini lantaran ketidakjelasan administrasi hukum membuat banyak perusahaan besar terjerat perkara sehingga berdampak pada investasi.

"MA terlalu banyak menangani masalah dalam arti volumenya terlalu besar," ujar mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko di Jakarta, Kamis (11/12).

Djoko mengatakan selama ini MA terlalu sibuk dengan penanganan perkara orang per orang. Akibatnya, sejumlah perkara besar yang melibatkan banyak orang seperti dialami PLN, Chevron, IM2, dan Merpati ditangani dalam waktu lama.

"Untuk kasus besar yang menyangkut masyarakat banyak harus diprioritaskan, sebab putusan yang harus diambil kan juga harus cepat," kata dia.

Selanjutnya, terang Djoko, MA sendiri sebenarnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Dalam surat tersebut diatur administrasi hukum terkait sebuah putusan dilakukan dalam waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan untuk memberi kepastian hukum agar pihak yang berperkara dapat secepat mungkin mengajukan upaya hukum selanjutnya.

Kenyataannya, ketentuan tersebut tidak terpenuhi untuk beberapa kasus seperti Chevron dan IM2. Hal itu menghambat langkah pihak berperkara untuk menempuh upaya hukum yang lebih tinggi.

"Seharusnya cukup dua sampai tiga hari salinan putusan itu memang harus sudah siap, jadi kalau ada percepatan saya sangat setuju," kata dia.

Lebih lanjut, kata Djoko, penanganan kasus besar sangat perlu mendapat prioritas. Ini karena dapat berdampak pada iklim investasi yang bisa saja menurun lantaran tidak adanya kepastian hukum.

"Sebaiknya diprioritaskan karena menyangkut kepastian berinvestasi dan kepastian hukum," ungkap dia.