Mabes Polri ambil alih seleksi Akpol dari Polda Jabar

Merdeka.com - Mabes Polri turun tangan dalam kisruh proses seleksi calon akademi kepolisian (akpol) Polda Jabar. Proses seleksi calon Akpol dari Polda Jabar diwarnai protes orang tua setelah berhembus isu prioritas putra daerah dan berujung pada ditangkapnya tiga orang yang melakukan pungli.

Mabes Polri mengambil alih proses seleksi hingga hasil akhirnya. "Rekrutmen ini diambil alih sama Mabes," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Senin (3/7).

Dia menuturkan, panitia pusat seleksi calon Akpol akan melakukan verifikasi dan melaksanakan sidang penentuan calon terpilih dari panitia Jabar untuk ikut tes secara nasional.

"Melaksanakan Sidang Penentuan kelulusan Catar dari Panda Jabar dalam waktu dekat sesuai norma dan ketentuan yang berlaku dengan prinsip obyektivitas dan mengutamakan kualitas," tegasnya.

Setyo menambahkan, Kapolri Jenderal Tito juga akan menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Verifikasi Gabungan Mabes Polri (SSDM, Pusdokkes dan Div Propam) dan Polda Jabar.

Sebelumnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan menyebut ada pihak-pihak nakal yang 'bermain' dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri 2017 di kesatuan yang dipimpinnya. Akibatnya, terjadi kisruh yang berujung protes orang tua akibat isu adanya kebijakan prioritas putra daerah. Tim Saber Pungli Jabar pun akhirnya turun tangan. Mereka menangkap tiga orang, termasuk yang berasal dari anggota Polri.

"Ini ditemukan dari beberapa orang yang sudah ditangkap yaitu satu PNS, dan satu dari anggota polri dan satu dari calo. Dan masih ada yang lain yang masih dikembangkan," kata Anton saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (3/7).

Tiga orang yang ditangkap terkait perekrutan Bintara itu masing-masing inisial Aiptu E, dan Brigadir Y dan satu dari warga sipil yakni N. ‎Dia menjelaskan, ada 1.151 peserta yang mendaftar melalui jalur Bintara. Dari perekrutan itu ada 219 yang diloloskan panitia untuk tahap selanjutnya. Padahal mereka tidak memenuhi syarat. Jumlah itu kemudian langsung dianulir setelah ramai isu penerimaan calon anggota Polri yang dinilai tidak transparan.

"Dan yang lulus itu khusus 219 yang tidak memenuhi syarat. Saya tidak ingin calon-calon (anggota Polri) di Jabar tidak berkualitas. Tapi justru diawal (perekrutan) sudah ditemukan," terangnya. Ratusan peserta yang lolos tahap selanjutnya itu sebenarnya sudah memiliki masalah di kesehatannya. "Ada yang a‎nus corong, masalah keperawanan tidak boleh, ada yang ambeyen."

Dari penangkapan ini, dia mengganti seluruh panitia rekrutmen awal. Adanya penggantian ini sampai pengumuman hasil seleksi molor. Penangkapan ini sekaligus membantah isu adanya kebijakan memprioritaskan putra daerah dalam seleksi Akpol. Anton menyatakan, tidak ada keputusan Kapolda Jabar untuk syarat tertentu dalam penerimaan calon akpol ini.

"Itu kenapa masalah nilai berubah-berubah malah mereka yang istilahnya punya masalah kemudian dialihkan isunya putra daerah. Ini kalau masalah nasionalisme saya sudah katakan di sini apel kebangsaan saja dua kali, nanti tanggal 15 ada jambore indonesia nasional spirit untuk membangkitkn spirit nasionalisme," imbuhnya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus menambahkan, dalam pengungkapan praktik percaloan seleksi akpol, para pelaku memetik sejumlah uang dengan kisaran Rp 200 sampai Rp 350 juta untuk bintara dan tamtama. Mereka menjanjikan kelulusan bagi para calon prajurit Polri.

"Bintara saja katanya bisa sampai Rp 350 juta. Nah itu sespim, Akpol kita masih dalami," imbuh Yusri di tempat sama. (mdk/noe)