Follow
Mahfud: Tak Ada Perbedaan Data dengan Sri Mulyani soal Rp349 T karena Sumbernya Sama
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, tidak ada perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait transaksi mencurigakan Rp349,8 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Mahfud menjelaskan, sumber data yang dimiliki dirinya dan Sri Mulyani sama.
"Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan di Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023, karena sumber data yang disampaikan sama, yaitu data agregat, data agregat itu uang keluar masuk, bukan seluruhnya itu nilai yang mutlak," kata Mahfud usai rapat dengan Komite TPPU di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Senin (10/4).
Mahfud menerangkan, perbedaan laporan yang dianggap berbeda hanya karena klasifikasi dan penyajian datanya.
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Bagaimana fakta dan opini berbeda? Perbedaan antara fakta dan opini terletak pada sifat dan karakteristik masing-masing.
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Bagaimana Hadi Tjahjanto membantah klaim Mahfud? “Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,“ kata Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024). “Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,“ Dengan demikian, Hadi menyatakan bahwa data Mahfud MD tidak relevan. “Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,“ ujar dia.
-
Siapa yang membantah data deforestasi Mahfud MD? Pernyataan ini pun langsung mendapatkan perhatian dari masyarakat. Namun, data yang diungkap oleh Mahfud dibantah oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
"Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK tahun 2009-2023 terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya yang berbeda. Keseluruhan LHA/LHP mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat lebih dari Rp349 T," tuturnya.
Selain itu, Mahfud melanjutkan, Kemenko Polhukam mencantumkan semua LHA/LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Baik LHA/LHP yang dikirimkan ke Kemenkeu, LHA/LHP yang dikirimkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) yang terkait pegawai Kemenkeu dengan membaginya menjadi 3 cluster.
Sedangkan, Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA/LHP yang diterima. Serta tidak mencantumkan LHA/LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait pegawai Kemenkeu.
"Jadi ada yang ke Kementerian ada yang ke APH ini yang tidak dicakup itu saja bedanya," terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, ada perbedaan data antara Mahfud dan Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
Sahroni menyebut, Mahfud menyampaikan dirinya memiliki data ada nilai transaksi janggal mencapai Rp349 triliun. Sedangkan Sri Mulyani menyebutkan hanya sekitar Rp189 triliun sepanjang 2017-2019.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Global Forest Watch memotret hilangnya atau tutupan hutan dalam waktu tertentu.
Baca Selengkapnya
Suharso menilai Sri Mulyani merupakan sosok yang profesional dalam bekerja. Sehingga tak terlintas dalam benaknya, jika ingin mundur dari jabatannya.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani juga menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari-Februari selama 2019-2024.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024
Baca Selengkapnya
Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki diisukan bakalmundur dari kabinet Jokowi
Baca Selengkapnya
Suharso menegaskan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai menteri akan dikerjakan semaksimal mungkin.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Menteri LHK Siti Nurbaya meluruskan data yang dipaparkan Capres nomor urut 3, Mahfud Md soal deforestasi pada debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1).
Baca Selengkapnya
Menkeu Sri Mulyani membantah isu dirinya mundur dari jabatannya
Baca Selengkapnya
Menteri LHK ungkap ada kesalahan dalam paparan data Mahfud MD.
Baca Selengkapnya
Menurut Hasto, Megawati dan Sri Mulyani bertemu rutin secara tertutup.
Baca Selengkapnya
Untuk APBN Tahun 2024, berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut:
Baca Selengkapnya